PATI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengaku tidak mengetahui bahwa Bupati Pati nonaktif, Sudewo, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/1/2026) tengah malam.
Hal tersebut disampaikan Chandra kepada awak media usai menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Plt Bupati Pati di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (21/1/2026).
“Saya mendengar itu justru pada pagi sekitar jam 8–9 pagi. Saya berada di kantor karena saya tidak tahu kalau ada hal-hal seperti itu. Saya baru sampai kantor jam 8 kurang seperempat dan saya melihat dari media sosial ternyata ada terkait dengan Bapak Bupati,” ujar Chandra.
Ia menjelaskan, sebelum kabar OTT tersebut mencuat, dirinya masih menjalankan aktivitas kedinasan bersama Bupati Sudewo, termasuk melakukan kunjungan ke lokasi bencana banjir.
“Terakhir itu kami masih melaksanakan kunjungan bencana di Desa Dukuhseti. Itu kami start dari pendopo jam 2 siang dan berakhir sekitar jam 5 sore dari Desa Dukuhseti,” ungkapnya.
Chandra juga menegaskan bahwa dirinya sebelumnya tidak pernah dilibatkan dalam proses pengisian perangkat desa di lingkungan Pemerintah Desa se-Kabupaten Pati.
“Saya malah justru tahunya setelah ada terjadi OTT ini,” katanya.
Ke depan, Chandra berharap proses pengisian perangkat desa dapat dikembalikan sesuai aturan dan dilaksanakan secara jujur, terbuka, serta dapat diawasi oleh seluruh masyarakat.
“Harapan saya harus dikembalikan dengan semestinya, pengisian perangkat ini harus kita laksanakan dengan sejujurnya, terbuka, dan dapat diawasi oleh semua masyarakat Kabupaten Pati,” tegasnya.
Terkait langkah konkret mengenai pengisian perangkat desa, Chandra mengaku belum berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati.
“Belum, kami belum membahas itu. Kami masih berkonsentrasi untuk melaksanakan kegiatan bencana dan pasca bencana ini. Semoga bencana banjir ini sudah bisa kita atasi nantinya dan segera surut. Kami minta dukungan masyarakat, kita doa bersama-sama, semoga Pati segera terlepas dari bencana ini,” ujarnya.
Selain itu, Chandra berkomitmen untuk mengumpulkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat guna memperkuat komitmen integritas pemerintahan.
“Kami akan mengumpulkan semua OPD, camat. Kami akan seperti Bapak Wakil Gubernur tadi, pakta integritas ini harus kita jaga bersama. Kehormatan Pati ini adalah yang utama,” katanya.
Ia menekankan pentingnya menjadikan pakta integritas bukan sekadar dokumen formal, melainkan nilai yang tertanam dalam hati seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat.
“Jadi minta dukungannya supaya pakta integritas ini tidak hanya di dalam kertas, tapi bisa kita yakini di hati ini untuk semua masyarakat Pati. Percayalah pemerintahan baru ini bisa melaksanakan integritas dan menjunjung tinggi integritas untuk melaksanakan kegiatan yang baik dan maju untuk Kabupaten Pati,” tambahnya.
Chandra juga memastikan akan membuka kembali komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, yang sebelumnya dinilai kurang berjalan baik.
“Oh itu selalu, harus,” tandasnya.
