PATI – Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati Joni Kurnianto menyoroti rendahnya tingkat kehadiran kepala desa dan camat dalam kegiatan Sosialisasi Bantuan Keuangan (Bankeu) pembangunan sarana dan prasarana pedesaan yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati di aula kantor DPUTR Pati.
Menurut Joni, sosialisasi bantuan keuangan desa merupakan agenda penting karena berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur di desa-desa seluruh Kabupaten Pati. Namun dalam pelaksanaannya, banyak kursi peserta terlihat kosong.
“Ini kenapa banyak kursi kosong, banyak kades tidak hadir, camat juga sekitar 7 orang yang hadir, dari dinas juga tidak hadir, padahal ini kegiatan penting,” ujar Joni saat menghadiri kegiatan tersebut.
Ia menjelaskan, bantuan keuangan tersebut mencakup desa-desa di 21 kecamatan di Kabupaten Pati. Karena itu, menurutnya seluruh pihak yang terlibat seharusnya hadir untuk memahami mekanisme penggunaan anggaran agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Joni menilai, sosialisasi seperti ini menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan desa berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. DPRD, kata dia, ingin dana bantuan yang dikucurkan pemerintah benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa.
“Kegiatan seperti ini jangan dianggap biasa. Ini menyangkut penggunaan anggaran pemerintah untuk pembangunan desa, jadi harus dipahami bersama agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, diketahui acara mengalami keterlambatan hingga hampir tiga jam dari jadwal undangan. Acara yang sedianya dimulai pukul 08.00 WIB baru dimulai sekitar pukul 11.00 WIB. Kondisi itu membuat sejumlah kepala desa memilih meninggalkan lokasi lebih awal karena memiliki agenda lain di wilayah masing-masing.
Dari hampir 200 kepala desa penerima bantuan keuangan, tercatat kurang dari 150 peserta yang mengikuti kegiatan hingga selesai. Kehadiran camat juga tidak lengkap, sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati tidak terlihat hadir.
Meski demikian, Joni berharap bantuan keuangan pembangunan sarana dan prasarana desa tetap dapat berjalan maksimal dan mampu mendorong pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan Kabupaten Pati.
“DPRD tentu mendukung program pembangunan desa. Tetapi komitmen dan keseriusan semua pihak juga harus ditunjukkan agar program ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
(ADV)
