Penyaluran Bankeu Dinilai Belum Merata, Kades di Pati Minta DPRD Perjuangkan Pemerataan

  • Bagikan
Screenshot
banner 468x60

PATI – Penyaluran Bantuan Keuangan (Bankeu) Kabupaten Pati kepada desa-desa dinilai masih belum merata. Dari total 401 desa di Kabupaten Pati, hanya sekitar 160 desa yang menerima bantuan pada tahun 2026.

Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Pagerharjo Kecamatan Wedarijaksa, Iwan Harnoto, saat menghadiri Sosialisasi Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan Tahun 2026 di aula kantor DPUTR Pati, Senin (18/5/2026).

Menurut Iwan, kondisi tersebut menjadi keluhan banyak kepala desa di Kabupaten Pati. Ia menyebut ketimpangan penyaluran Bankeu menimbulkan keresahan karena masih banyak desa yang membutuhkan dukungan anggaran pembangunan.

“Kami berharap, melalui Komisi C ini desa-desa yang belum mendapatkan bisa dipikirkan, dan Bankeu dari Kabupaten ini semoga ada pemerataan,” ujar Iwan.

Ia menilai pemerataan bantuan penting dilakukan agar seluruh desa memiliki kesempatan yang sama dalam membangun sarana dan prasarana. Menurutnya, pembangunan desa tidak boleh hanya terfokus pada wilayah tertentu, melainkan harus menyentuh seluruh desa secara berkeadilan.

“Kalau bantuan bisa merata, tentu pembangunan desa juga akan lebih maksimal. Banyak desa yang masih membutuhkan perbaikan infrastruktur dasar,” tambahnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi C DPRD Pati dari Fraksi Demokrat, Joni Kurnianto, mengaku memahami keluhan para kepala desa terkait penyaluran Bankeu.

Ia menyatakan akan menyampaikan usulan pemerataan bantuan tersebut kepada pimpinan DPRD Pati agar bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya.

“Nanti saya sampaikan ke pimpinan dewan, karena memang aturan KPK itu, desa yang dapat bankeu ini sesuai dapilnya,” kata Joni.

Joni menjelaskan, penetapan desa penerima Bankeu harus mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Hal itu menjadi salah satu faktor mengapa tidak semua desa dapat menerima bantuan secara bersamaan dalam satu tahun anggaran.

Meski demikian, ia berharap ke depan ada solusi agar lebih banyak desa bisa merasakan manfaat bantuan keuangan dari pemerintah daerah.

“Usulan yang bagus, insyallah bisa direalisasi. Nanti saya sampaikan ke pimpinan dewan,” jelasnya.

(ADV)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *