PATI – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Pati meminta pemerintah daerah memastikan perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap berpihak kepada masyarakat serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pandangan umum fraksi tersebut dibacakan anggota DPRD Pati dari Fraksi Demokrat yang juga anggota Komisi D, Eko Kuswanto.
Menurutnya, penyesuaian perda harus dilakukan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya dan tetap memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.
“Fraksi Partai Demokrat berharap penyesuaian perda tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga mendorong pemerintah daerah menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realistis dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada.
Namun demikian, pihaknya mengingatkan agar upaya peningkatan PAD tidak dilakukan dengan kebijakan yang justru memberatkan masyarakat.
“Peningkatan PAD harus dilakukan secara realistis dan jangan sampai menambah beban masyarakat,” katanya.
Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya penerapan tarif pajak dan retribusi yang adil serta disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.
Tak hanya itu, peningkatan kualitas layanan publik, transparansi pengelolaan, dan penerapan digitalisasi juga menjadi perhatian dalam pandangan Fraksi Demokrat.
Eko menilai digitalisasi pelayanan dapat membantu menciptakan sistem pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Ia berharap perubahan perda tersebut mampu menghadirkan kebijakan yang adil, modern, dan tetap mendukung peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Pati.
(ADV)
