PATI – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Pati mengingatkan agar penerapan indeks lokalitas dalam kebijakan daerah tetap mengedepankan asas proporsionalitas dan transparansi.
Pandangan tersebut disampaikan dalam pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibacakan oleh Dyan Aulia Burhanudin.
Menurutnya, kebijakan yang berkaitan dengan indeks lokalitas harus disusun secara adil dan terbuka agar tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
“Indeks lokalitas harus berbasis pada asas proporsionalitas dan transparansi,” ujarnya.
Fraksi PPP menilai pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat sebelum menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah.
Dyan menegaskan bahwa kebijakan yang diambil jangan sampai justru meningkatkan beban masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih dinamis.
“Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru menambah beban masyarakat,” katanya.
Selain itu, Fraksi PPP juga meminta pemerintah daerah memastikan setiap kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat memahami dasar penetapan kebijakan tersebut.
Menurutnya, transparansi menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak dan retribusi.
Ia berharap perubahan perda tersebut mampu menghadirkan kebijakan yang adil, proporsional, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Pati.
(ADV)
