PATI – Kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, mendapat sorotan dari Wakil Ketua II DPRD Pati, Bambang Susilo. Ia menilai peristiwa tersebut menjadi tamparan keras bagi dunia pesantren dan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.
Menurut Bambang, tindakan pelaku yang diduga merupakan pengurus pondok telah mencederai nilai luhur pendidikan pesantren yang selama ini identik dengan pembentukan akhlak dan moral santri.
“Perbuatan seperti ini sangat mencoreng nama baik pesantren. Pelaku tidak pantas disebut kiai karena sudah keluar dari nilai dan adab pesantren yang menjunjung tinggi akhlak,” ujarnya.
Politikus PKB itu menegaskan, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi seluruh pondok pesantren di Kabupaten Pati. Ia meminta pengelola pondok memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan internal agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Pesantren jangan menutup mata. Harus ada evaluasi terhadap pola pengawasan, pengasuhan, hingga perlindungan terhadap santri. Keselamatan dan kenyamanan santri harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Sebagai pimpinan DPRD Pati, Bambang juga menilai perlindungan terhadap santri membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pengasuh pondok, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.
Ia menekankan bahwa kasus tersebut tidak boleh membuat kepercayaan masyarakat terhadap pesantren menjadi hilang. Sebab, menurutnya, pesantren tetap memiliki peran besar dalam membangun pendidikan moral dan karakter generasi muda.
“Jangan sampai karena ulah oknum, masyarakat kemudian memandang negatif semua pesantren. Mayoritas pesantren tetap menjalankan pendidikan agama dan akhlak dengan baik,” katanya.
Bambang menambahkan, PKB saat ini juga tengah menjalankan Gerakan Pesantren Anti Kekerasan Seksual sebagai upaya memperkuat pencegahan dan perlindungan di lingkungan pondok pesantren.
Ia memastikan PKB Pati siap mengawal gerakan tersebut bersama para ulama dan pengelola pesantren di daerah agar lingkungan pendidikan berbasis agama tetap aman dan bermartabat.
“Kita ingin pesantren tetap menjadi tempat yang nyaman untuk belajar ilmu dan membangun akhlak. Karena itu pengawasan harus diperketat dan semua elemen harus ikut menjaga,” tandasnya.
(ADV)
