PATI — Penutupan lembaga pendidikan di Yayasan Ndholo Kusumo pasca-kasus pencabulan oleh oknum kiai mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi D DPRD Pati, Eko Kuswanto. Ia menegaskan pentingnya perlindungan hak pendidikan bagi para siswa agar tetap bisa melanjutkan proses belajar tanpa hambatan.
Menurut Eko, kasus yang menyeret puluhan santriwati sebagai korban tersebut tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis dan keberlangsungan pendidikan para siswa, terutama bagi mereka yang akan menghadapi ujian akhir.
“Saya apresiasi langkah Kemenag yang langsung tanggap menyikapi masalah di pendidikan Ndholo Kusumo. Intinya siswa harus tetap belajar,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kasus hukum yang menjerat pengasuh pesantren tidak boleh mengorbankan ratusan siswa lain yang tidak terlibat. Oleh karena itu, ia mendorong Kementerian Agama Kabupaten Pati bersama Dinas Pendidikan untuk segera menyiapkan skema lanjutan pembelajaran.
Skema tersebut, lanjut Eko, bisa berupa pembelajaran daring maupun pemindahan siswa ke satuan pendidikan lain yang dinilai aman dan kondusif.
“Jangan sampai anak-anak putus sekolah hanya karena kasus yang dilakukan oknum. Negara harus hadir memastikan mereka tetap sekolah,” tegasnya.
Eko juga menyoroti pentingnya pendampingan psikologis bagi para siswa. Ia menilai trauma akibat kasus tersebut berpotensi mengganggu konsentrasi belajar, terutama menjelang ujian semester dan ujian akhir.
“Ujian tetap harus jalan. Tapi pastikan anak-anak dalam kondisi siap secara mental. Pendampingan guru dan psikolog itu penting,” imbuhnya.
Komisi D DPRD Pati, kata dia, akan terus mengawal kebijakan terkait penanganan pendidikan di Yayasan Ndholo Kusumo agar tidak merugikan peserta didik.
Ia berharap seluruh pihak, mulai dari kepolisian, Kementerian Agama, hingga Pemerintah Kabupaten Pati, dapat bersinergi dalam menuntaskan kasus hukum sekaligus menyelamatkan masa depan pendidikan para siswa.
(ADV)
