PATI – Sebanyak 1.245 personel gabungan dari Polres jajaran Polda Jateng, instansi terkait, serta Polresta Pati dikerahkan untuk mengamankan aksi penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Senin (25/8/2025).
Aksi tersebut dilakukan dengan cara mengirimkan surat serentak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Kantor Pos Kabupaten Pati. Massa dipusatkan di dua titik, yakni Kantor Pemda Pati dan Kantor Pos Pati, sejak pukul 08.00 WIB hingga selesai.
Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, menyatakan pengerahan ribuan personel ini bertujuan menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
“Pengamanan dilakukan secara maksimal agar kegiatan penyampaian aspirasi, khususnya pengiriman surat ke KPK, berjalan damai tanpa gangguan,” ujarnya.
Menurutnya, Polri berkomitmen mengawal jalannya demokrasi dengan mengedepankan pendekatan persuasif.
“Kami hadir untuk menjaga kondusifitas. Pengiriman surat ke KPK adalah bentuk penyampaian aspirasi yang sah. Oleh karena itu, kami mengimbau semua pihak agar tetap menghormati aturan dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kericuhan,” tegasnya.
Kapolresta juga menekankan pentingnya komunikasi dengan koordinator aksi. Ia menyebut, personel negosiator disiagakan untuk berdialog apabila terjadi dinamika di lapangan.
“Dengan cara itu, aspirasi masyarakat tetap tersampaikan dengan baik tanpa gesekan,” tambahnya.
Selain itu, Kombes Jaka mengingatkan seluruh personel agar mengedepankan pelayanan yang profesional dan humanis.
“Anggota jangan terpancing provokasi. Tugas kita memastikan pengamanan berjalan dengan baik sekaligus menjaga nama baik Polri di tengah masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, kehadiran aparat bukan hanya soal pengamanan, melainkan juga memberi rasa aman kepada warga.
“Kami ingin memastikan masyarakat yakin bahwa penyampaian aspirasi melalui pengiriman surat ke KPK adalah hak yang dijamin undang-undang, asalkan dilakukan tertib dan tidak anarkis,” tutur Kapolresta.
Di akhir pernyataannya, ia mengimbau peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban dan menghormati hak pengguna jalan.
“Mari tunjukkan bahwa Pati bisa menjadi contoh daerah yang menyampaikan aspirasi secara damai, bermartabat, dan taat hukum,” pungkasnya.
