PATI – Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif di Kabupaten Pati. Wakil Ketua II DPRD Pati sekaligus Wakil Ketua DPC PKB Pati, Bambang Susilo menegaskan pentingnya penguatan pengawasan dan perlindungan terhadap santri di seluruh pesantren.
Hal itu menyusul instruksi Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar yang mendorong pembentukan Gerakan Pesantren Anti Kekerasan Seksual di berbagai daerah. Menurut Bambang, gerakan tersebut menjadi langkah konkret untuk memastikan pesantren tetap menjadi tempat pendidikan yang aman dan nyaman bagi para santri.
“Pesantren harus menjadi ruang pendidikan akhlak dan ilmu yang benar-benar terlindungi dari segala bentuk kekerasan. Karena itu, kami di daerah diminta aktif mengawal gerakan ini agar berjalan nyata, bukan sekadar slogan,” ujarnya.
Ia mengatakan, sejumlah kasus yang mencuat di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Pati, menjadi alarm bagi semua pihak agar tidak lengah terhadap perlindungan anak dan santri di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan.
Menurut Bambang, keberadaan sistem pengawasan internal di pesantren perlu diperkuat. Selain itu, mekanisme pelaporan juga harus dibuat aman dan mudah diakses oleh para santri apabila terjadi dugaan pelanggaran.
“Santri jangan sampai takut melapor. Harus ada sistem yang benar-benar melindungi korban dan memberikan efek jera kepada pelaku,” tegasnya.
Sebagai pimpinan DPRD, Bambang juga menilai sinergi antara pemerintah daerah, pengasuh pondok pesantren, tokoh agama, hingga aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam mencegah terulangnya kasus serupa.
Ia menyebut, Kabupaten Pati memiliki jumlah pondok pesantren yang cukup banyak sehingga membutuhkan perhatian bersama dalam menjaga marwah lembaga pendidikan Islam tersebut.
“Jangan sampai ulah segelintir oknum merusak kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. Mayoritas pesantren di Pati tetap menjadi lembaga pendidikan yang baik dan harus kita jaga bersama,” katanya.
PKB, lanjut Bambang, berkomitmen mendukung langkah-langkah preventif melalui edukasi, penguatan pengawasan, serta pendampingan terhadap pesantren agar tercipta lingkungan pendidikan yang sehat dan bebas kekerasan seksual.
Ia berharap Gerakan Pesantren Anti Kekerasan Seksual dapat menjadi momentum pembenahan tata kelola pesantren sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak santri di Indonesia.
(ADV)
