PATI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Pati dan dipimpin langsung Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin. Hadir dalam agenda tersebut Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, jajaran wakil pimpinan DPRD, anggota dewan, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pati.
Pembahasan perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan postur pendapatan dan belanja daerah dengan perkembangan realisasi anggaran selama tahun berjalan.
Dalam penyampaian pandangan fraksi, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Pati memberikan perhatian terhadap upaya pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota DPRD Pati dari Fraksi PKB, Kastomo, mengatakan peningkatan PAD perlu dilakukan secara terukur. Menurutnya, strategi meningkatkan penerimaan daerah jangan sampai berujung pada bertambahnya beban masyarakat.
“Di tengah dinamika ekonomi saat ini, kami minta Pemkab hati-hati dalam menambah beban pajak dan retribusi kepada masyarakat,” ujar Kastomo saat membacakan pandangan Fraksi PKB.
Kastomo menilai masih terdapat sejumlah potensi penerimaan yang dapat dioptimalkan pemerintah daerah tanpa harus langsung meningkatkan beban pajak maupun retribusi.
Optimalisasi tersebut, lanjut dia, dapat dilakukan melalui penguatan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, hingga pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.
“Pemerintah juga perlu memperkuat peran BUMD serta membuka peluang alternatif kerja sama melalui kemitraan strategis dengan badan usaha,” jelasnya.
Selain meningkatkan PAD, Fraksi PKB juga mendorong Pemkab Pati mencari sumber pendanaan alternatif untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
Menurut Kastomo, langkah tersebut diperlukan agar belanja langsung pemerintah dapat ditekan sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
“Pemkab harus bisa mencari pendanaan alternatif untuk mengurangi belanja langsung pemerintah dan melakukan efisiensi belanja daerah,” ungkapnya.
Fraksi PKB juga meminta pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kebutuhan anggaran jangka pendek. Pemkab dinilai perlu menyusun strategi fiskal yang berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah.
Kastomo mengatakan strategi tersebut harus diarahkan untuk meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Pati secara bertahap.
“Dengan begitu ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat bisa diminimalisir dari tahun ke tahun,” tambahnya.
Fraksi PKB berharap pembahasan Perubahan APBD 2026 tidak hanya menghasilkan penyesuaian angka pendapatan dan belanja, tetapi juga menjadi momentum memperkuat fondasi fiskal daerah.
Dengan optimalisasi sumber-sumber penerimaan, pengelolaan aset yang lebih produktif, penguatan BUMD, serta efisiensi belanja, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang fiskal yang semakin kuat untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
(ADV)
