PATI — Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Pati mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Pati saat penyampaian pandangan Fraksi Partai Demokrat terhadap Raperda tentang Perubahan APBD 2026.
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Pati, Kastomo, mengatakan pihaknya mencermati adanya peningkatan PAD dalam rancangan perubahan APBD tersebut.
“Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp35.814.327.000,00,” kata Kastomo saat membacakan pandangan Fraksi Partai Demokrat.
Menurutnya, peningkatan PAD tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan yang dimiliki Kabupaten Pati.
Fraksi Demokrat menilai kenaikan PAD tidak terlepas dari optimalisasi sejumlah sumber pendapatan daerah. Di antaranya peningkatan penerimaan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.
“Peningkatan PAD tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah,” ujarnya.
Kastomo menambahkan, penguatan pendapatan daerah juga perlu dibarengi dengan pengelolaan aset daerah secara lebih optimal. Selain itu, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pemanfaatan peluang kemitraan strategis dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
Menurut Fraksi Demokrat, peningkatan PAD memiliki arti penting dalam memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Pati. Semakin besar kemampuan daerah menggali pendapatan sendiri, semakin luas pula ruang fiskal yang dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Meski demikian, Fraksi Demokrat mengingatkan agar strategi peningkatan PAD tetap memperhatikan kondisi masyarakat. Kebijakan peningkatan pendapatan jangan sampai dilakukan dengan cara yang justru menambah beban masyarakat.
“Kami mendorong optimalisasi terus dilakukan, tapi tetap dengan prinsip tidak memberatkan masyarakat dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Fraksi Demokrat juga mendorong agar peningkatan PAD tidak hanya dilihat dari sisi besaran angka pendapatan, tetapi juga dari kualitas pengelolaannya. Setiap potensi pendapatan daerah diharapkan dapat dikembangkan secara transparan, terukur, dan tetap memperhatikan kepentingan publik.
Dengan demikian, peningkatan PAD diharapkan tidak sekadar memperkuat struktur pendapatan dalam APBD, tetapi juga memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pati.
(ADV)
