PATI — Penanganan terhadap ratusan siswa yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Gembong menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pati.
Pemkab Pati memutuskan untuk menanggung biaya pengobatan para siswa yang terdampak. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk respons cepat pemerintah agar seluruh siswa dapat segera memperoleh pemeriksaan dan penanganan medis tanpa terkendala persoalan biaya.
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengatakan keselamatan siswa menjadi prioritas utama pemerintah dalam kondisi tersebut.
Menurutnya, keputusan menanggung biaya pengobatan diambil untuk memastikan tidak ada keluarga yang menunda membawa anaknya ke fasilitas kesehatan karena khawatir dengan biaya.
“Langkah ini diambil supaya masyarakat bisa terlindungi. Orang tua yang takut memeriksakan anaknya karena menanggung biaya, maka bisa ditanggung dan cepat memeriksakan anaknya ke rumah sakit dan tanpa biaya,” ujar Candra.
Ia menambahkan, persoalan mengenai pihak yang nantinya bertanggung jawab atas biaya tersebut akan dibahas setelah kondisi darurat teratasi. Pemkab, kata dia, tidak ingin perdebatan mengenai tanggung jawab justru menghambat penanganan siswa.
“Untuk tanggung jawab SPPG itu ketentuannya dengan BGN seperti apa, yang penting Pemkab mengambil langkah dulu. Yang menanggung SPPG atau siapa nanti akan dibahas,” jelasnya.
Candra menegaskan, kebijakan tersebut sekaligus dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada para orang tua. Dengan adanya jaminan pengobatan, keluarga diharapkan tidak ragu membawa anak mereka untuk mendapatkan pemeriksaan sedini mungkin.
“Pemkab mengambil langkah strategis supaya orang tua siswa aman dengan pengobatan gratis,” katanya.
Langkah pemerintah daerah tersebut mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Pati. Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menilai pemerintah memang harus hadir ketika masyarakat menghadapi situasi darurat, terlebih persoalan tersebut menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak.
Ali meminta agar penanganan terhadap siswa dilakukan secara cepat, tepat, dan tidak terhambat persoalan administratif maupun pembiayaan.
“Pemkab harus bertindak cepat, sigap dan tepat untuk menyelamatkan siswa yang diduga keracunan,” kata Ali Badrudin.
Mengenai penggunaan anggaran untuk membiayai pengobatan, Ali mengatakan hal tersebut dapat dibahas sesuai mekanisme yang berlaku. Menurutnya, pemerintah memiliki sejumlah pos anggaran yang dapat dipertimbangkan untuk penanganan kondisi darurat.
“Soal biaya itu dari dana talangan atau tak terduga atau dari manapun nanti akan dihitung. Yang penting nanti tidak melanggar aturan, kan ada pos-posnya tersendiri terkait dengan APBD,” pungkasnya.
DPRD Pati juga menilai persoalan mengenai siapa yang harus menanggung biaya secara permanen dapat dibicarakan setelah penanganan medis siswa selesai. Yang terpenting, kata Ali, jangan sampai persoalan anggaran membuat siswa yang membutuhkan pertolongan justru terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan.
(ADV)
