PATI, suarakabar.co.id — Pemerintah Daerah Kabupaten Pati didorong segera mengambil langkah konkret dalam menangani persoalan pemukiman kumuh yang masih ditemukan di sejumlah wilayah.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, usai mengikuti Forum Group Discussion (FGD) bersama masyarakat Desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, kegiatan FGD tersebut menjadi wadah untuk menggali permasalahan sekaligus merumuskan solusi terkait kondisi lingkungan yang dinilai kurang layak huni.
“Kita sebagai unsur dari pemerintah harus bisa memberikan solusi jika ada pemukiman kumuh, karena itu rawan penyakit,” ujarnya.
Joni menjelaskan, munculnya kawasan kumuh dipengaruhi berbagai faktor, seperti kepadatan penduduk, pengelolaan sampah dan limbah yang kurang optimal, hingga kondisi geografis yang rawan bencana, seperti banjir.
Ia mencontohkan kondisi di RW 2 Desa Growong Kidul yang masuk kategori pemukiman kumuh. Saat ini, sejumlah warga di wilayah tersebut telah mengajukan bantuan sanitasi, seperti pembangunan jamban.
“Untuk Kabupaten ini akan menjadi perhatian kami. Di Disperkim ada program RTLH, yakni bantuan untuk rumah tidak layak huni, tapi kita lihat dulu anggarannya mencukupi atau tidak. Kalau efisiensi, kita akan minta bantuan dari provinsi atau pusat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia berharap FGD ini menjadi langkah awal dalam merumuskan solusi yang tepat dan berkelanjutan untuk mengatasi persoalan pemukiman kumuh di Kabupaten Pati.
Selain itu, Joni juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari upaya pencegahan.
“Komitmen dari pemerintah dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman,” pungkasnya.
(ADV)
