PATI – Tingginya harga solar industri atau BBM nonsubsidi berdampak langsung terhadap aktivitas perikanan di Kabupaten Pati. Mayoritas kapal nelayan berukuran besar di Juwana kini memilih bersandar karena biaya operasional melaut dinilai tidak lagi sebanding dengan hasil yang diperoleh.
Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Mukit, mengatakan kenaikan harga solar industri menjadi persoalan serius yang harus segera mendapat perhatian pemerintah. Menurutnya, kondisi tersebut paling dirasakan oleh nelayan Juwana yang banyak mengoperasikan kapal dengan kapasitas di atas 30 Gross Ton (GT).
“Dari sektor perikanan memang terjadi gejolak, terutama di Juwana karena banyak kapal berukuran di atas 30 GT. Kapal-kapal itu diwajibkan menggunakan solar industri, sementara harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan yang cukup tinggi,” ujar Mukit.
Ia menjelaskan, mahalnya harga solar membuat banyak pemilik kapal dan nelayan memilih menunda keberangkatan. Akibatnya, aktivitas di pelabuhan perikanan ikut menurun karena sebagian besar armada hanya bertambat di dermaga.
“BBM jenis solar nonsubsidi kenaikannya cukup tinggi. Banyak kapal tidak melaut karena tidak mampu membeli solar dengan harga sekarang,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
Mukit mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari para pelaku usaha perikanan, sekitar 80 persen kapal nelayan di Juwana saat ini tidak beroperasi. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat pesisir.
Menurutnya, sistem usaha perikanan di Juwana menggunakan pola bagi hasil antara pemilik kapal dan awak kapal. Ketika biaya bahan bakar melonjak, beban operasional meningkat tajam sehingga keuntungan yang diperoleh tidak lagi mampu menutup pengeluaran.
“Ketika biaya solar terus naik, yang terdampak bukan hanya pemilik kapal, tetapi juga para anak buah kapal yang menggantungkan penghasilan dari hasil tangkapan. Kalau kapal tidak berangkat, otomatis mereka juga kehilangan pendapatan,” katanya.
Mukit mendorong pemerintah pusat segera menghadirkan skema penyediaan BBM khusus bagi nelayan, terutama untuk kapal yang selama ini diwajibkan menggunakan solar industri. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi solusi paling realistis agar aktivitas melaut kembali berjalan normal.
“Sebagai wakil rakyat kami hanya bisa menyampaikan aspirasi yang disampaikan nelayan. Harapan mereka sederhana, yakni adanya solar khusus untuk sektor perikanan agar biaya operasional lebih terjangkau dan mereka bisa kembali melaut,” ujarnya.
Ia menambahkan, berkurangnya jumlah kapal yang melaut juga berpotensi menurunkan pasokan ikan di pasaran. Jika kondisi ini terus berlangsung, produktivitas sektor perikanan daerah akan menurun dan roda ekonomi masyarakat pesisir Juwana ikut melambat.
“Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret. Jangan sampai persoalan harga BBM ini berlarut-larut karena dampaknya sangat luas, mulai dari nelayan, pedagang ikan, hingga masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan,” pungkasnya.
(ADV)
