PATI — Besaran anggaran bukan satu-satunya ukuran dalam melihat keberpihakan pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan. Bagi Komisi D DPRD Pati, yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah yang dialokasikan tetap mampu menopang kebutuhan sekolah dan kualitas pembelajaran.
Pandangan tersebut muncul setelah Komisi D menemukan adanya pengurangan plafon anggaran pendidikan dalam rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD Kabupaten Pati 2026. Persoalan itu kemudian menjadi salah satu catatan dalam pembahasan anggaran bersama Dinas Pendidikan.
Anggota DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengatakan penyesuaian anggaran memang tidak dapat dilepaskan dari kondisi keuangan daerah. Namun, efisiensi menurutnya harus dilakukan secara terukur agar tidak mengorbankan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan peserta didik maupun tenaga pendidik.
“Pengurangan plafon ini perlu dilihat kembali secara menyeluruh. Jangan sampai efisiensi justru berdampak pada pelayanan pendidikan,” ujar Teguh.
Ia menjelaskan, Komisi D telah membahas rancangan anggaran tersebut bersama Dinas Pendidikan. Dari pembahasan itu, komisi mendorong adanya evaluasi terhadap pos-pos yang mengalami pengurangan, terutama apabila berkaitan dengan kebutuhan dasar satuan pendidikan.
Menurut Teguh, pembangunan pendidikan tidak cukup hanya berbicara mengenai pembangunan fisik sekolah. Ketersediaan sarana pembelajaran, dukungan terhadap tenaga pendidik, hingga program peningkatan mutu harus tetap menjadi perhatian ketika pemerintah melakukan penataan ulang anggaran.
“Prioritasnya harus jelas. Kebutuhan sekolah, tenaga pendidik, sarana prasarana, dan peningkatan mutu pembelajaran jangan sampai terabaikan,” katanya.
Sorotan Komisi D tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Pati mengenai KUA-PPAS APBD 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026. Dalam forum itu, Teguh menyampaikan hasil pembahasan komisi-komisi kepada pimpinan DPRD, Plt Bupati Pati, serta jajaran pimpinan OPD.
Bagi DPRD, perubahan anggaran seharusnya menjadi momentum untuk menata kembali program berdasarkan tingkat kebutuhan, bukan sekadar mengurangi belanja. Program yang dinilai kurang mendesak dapat dievaluasi, sementara kebutuhan yang menyangkut pelayanan dasar masyarakat tetap harus mendapat perlindungan anggaran.
Komisi D pun berharap penyusunan APBD 2027 nantinya mampu memberikan ruang yang lebih kuat bagi sektor pendidikan tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan lainnya. Infrastruktur, kesehatan dan pelayanan publik tetap harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pendidikan.
“Harapannya, penyusunan anggaran tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat Pati,” pungkas Teguh.
(ADV)
