PATI – DPRD Kabupaten Pati mendorong Pemerintah Kabupaten Pati agar memaksimalkan realisasi bantuan bagi petani yang terdampak banjir maupun puso. Pasalnya, hingga saat ini bantuan tersebut dinilai belum berjalan optimal meski sudah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah (Perda).
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Warsiti, mengatakan pihak DPRD sebelumnya telah membahas persoalan bantuan petani bersama dinas terkait. Namun dalam pembahasan tersebut, pemerintah daerah disebut menghadapi keterbatasan anggaran dari APBD.
Menurutnya, kondisi itu membuat program bantuan untuk petani terdampak banjir belum bisa direalisasikan secara penuh di lapangan. Padahal, regulasi mengenai perlindungan petani akibat gagal panen sudah tersedia.
Warsiti menilai keberadaan Perda seharusnya dapat menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih serius terhadap sektor pertanian, terutama bagi petani yang mengalami kerugian akibat bencana banjir.
Ia menegaskan, Komisi B DPRD Pati akan terus mengawal hasil pembahasan yang sudah dilakukan agar bantuan kepada petani benar-benar dapat terealisasi secara maksimal.
DPRD Pati juga berharap Pemkab dapat menjadikan penanganan dampak banjir terhadap lahan pertanian sebagai prioritas, mengingat banyak petani yang menggantungkan penghasilan dari hasil panen. Selain itu, bantuan yang tepat dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan produksi pertanian di Kabupaten Pati.
(ADV)
