PATI – Anggota DPRD Kabupaten Pati, Muntamah, turun langsung mengawal pendampingan terhadap para santriwati korban dugaan pencabulan yang dilakukan pengasuh Ponpes Ndholo Kusumo, Kecamatan Tlogowungu.
Melalui organisasi Perempuan Bangsa Kabupaten Pati, Muntamah menggandeng para legal Muslimat NU untuk membantu menjangkau korban yang hingga kini masih banyak belum berani melapor.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan karena sebagian korban masih memilih menutup diri dan keberadaannya belum diketahui secara pasti.
“Dalam rapat itu membahas bagaimana pendampingan dengan para korban yang saat ini masih belum jelas keberadaannya dan tidak berani melapor,” ujar Muntamah.
Politisi perempuan itu mengatakan pihaknya akan memanfaatkan jaringan Muslimat NU hingga tingkat bawah untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada korban maupun keluarganya.
“Kami akan door to door secara kekeluargaan untuk mencari korban yang saat ini belum berani untuk mengekspos diri sebagai korban,” katanya.
Ia menjelaskan, legal Muslimat NU yang telah memiliki sertifikasi pendampingan hukum akan diterjunkan untuk memberikan pendampingan serta membangun rasa aman bagi para korban.
Muntamah menilai kasus dugaan pencabulan di lingkungan pesantren tersebut menjadi persoalan serius yang harus mendapat perhatian bersama, termasuk dari lembaga legislatif.
Sebagai anggota DPRD Pati, ia menegaskan memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal proses pendampingan korban, terutama karena sebagian korban masih berusia anak-anak.
“Sebagai Perempuan Bangsa Kabupaten Pati kami punya tanggung jawab untuk ikut terlibat dalam pendampingan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan seksual.
“Sebagai Muslimat, kami sudah terbiasa berkiprah di bidang sosial. Sehingga ada korban yang masih kategori anak-anak, maka kami punya kepedulian,” lanjutnya.
Muntamah turut mengecam keras dugaan tindakan asusila yang dilakukan oknum pengasuh pesantren tersebut. Ia menyebut tindakan itu sangat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan agama.
“Kami prihatin, apakah itu betul-betul kiai hanya sebagai kedok, atau memanfaatkan statusnya kiai untuk memanfaatkan para santrinya. Itu sangat keterlaluan,” tandasnya.
(ADV)
