PATI – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pati tahun ajaran 2026/2027 berlangsung aman dan kondusif. Hingga saat ini, DPRD Kabupaten Pati belum menerima laporan maupun aduan terkait permasalahan dalam proses penerimaan peserta didik baru tersebut.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PDI Perjuangan, Teguh Bandang Waluyo, mengatakan pihaknya terus memantau pelaksanaan SPMB agar berjalan sesuai aturan dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon peserta didik.
Menurut pria yang akrab disapa Bandang itu, kelancaran pelaksanaan SPMB menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan di Kabupaten Pati.
“Kami terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan SPMB SD dan SMP di Kabupaten Pati. Sampai hari ini, Komisi D DPRD Pati belum menerima laporan maupun aduan dari calon siswa baru ataupun orang tua siswa terkait pelaksanaan SPMB. Ini menunjukkan proses penerimaan berjalan aman dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Bandang.
Meski demikian, Bandang meminta seluruh sekolah tetap mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas selama proses penerimaan berlangsung. Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.
“Jangan sampai ada masyarakat yang merasa kesulitan mendapatkan informasi atau pelayanan. Sekolah harus terbuka dan responsif terhadap setiap pertanyaan maupun kebutuhan calon peserta didik. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan akan semakin meningkat,” tegasnya.
Bandang juga mengapresiasi peran Dinas Pendidikan dan para kepala sekolah yang telah bekerja keras mempersiapkan pelaksanaan SPMB tahun ini. Ia berharap seluruh tahapan penerimaan siswa baru dapat selesai tepat waktu dan tanpa kendala berarti.
“Kami berharap situasi yang kondusif ini dapat terus terjaga hingga seluruh tahapan SPMB selesai. Yang terpenting adalah seluruh anak-anak di Kabupaten Pati mendapatkan hak pendidikan yang sama dan dapat mengakses sekolah sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
(ADV)
