PATI – Upaya Pemerintah Pusat memperkuat ketahanan pangan nasional mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Pati. Salah satunya terhadap Program Keluarga Berdaya yang mendorong masyarakat memenuhi sebagian kebutuhan pangan melalui pemanfaatan lingkungan rumah.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian pangan mulai dari tingkat keluarga. Masyarakat didorong untuk memanfaatkan lahan yang tersedia di sekitar rumah dengan menanam berbagai jenis sayuran dan tanaman pangan.
Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslikan, menyambut positif program tersebut. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tidak berhenti pada penyampaian program semata.
Menurut Muslikan, keberhasilan program ketahanan pangan sangat bergantung pada pemahaman dan keterlibatan masyarakat. Karena itu, sosialisasi secara serius perlu dilakukan oleh instansi terkait, khususnya Dinas Ketahanan Pangan.
“Kalau toh itu memang baik untuk masyarakat, ya kita mendukung. Tapi kan antusias masyarakat, apakah sudah ada sosialisasi secara serius dari Dinas Ketahanan Pangan?” ujar Muslikan saat ditemui di gedung DPRD Pati.
Politisi Fraksi PPP itu menegaskan, Komisi B pada prinsipnya tidak mempermasalahkan program tersebut sepanjang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia menilai program pemerintah seharusnya memiliki dampak nyata, bukan hanya menjadi agenda yang disampaikan kepada masyarakat tanpa adanya tindak lanjut.
“Yang pasti, kami dari Komisi B, kalau itu memang program yang betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat dan menguntungkan masyarakat, tak jadi persoalan,” jelasnya.
Muslikan juga menekankan pentingnya edukasi secara berkelanjutan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pendampingan agar mampu memahami cara menjalankan program sekaligus mengetahui manfaat yang bisa diperoleh.
“Iya harus edukasi, tidak hanya sekadar jargon. Tidak hanya program yang tidak ada follow-up-nya,” tegasnya.
Karena itu, Komisi B DPRD Pati mendorong agar Program Keluarga Berdaya disertai langkah konkret, mulai dari sosialisasi, edukasi, hingga pendampingan kepada masyarakat.
Dengan pola tersebut, program ketahanan pangan diharapkan tidak hanya menjadi kebijakan pemerintah, tetapi dapat benar-benar tumbuh sebagai gerakan masyarakat dalam membangun kemandirian pangan dari lingkungan keluarga.
(ADV)
