PATI – Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan publik menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pati. Legislator mendorong agar fasilitas yang ramah disabilitas tidak hanya tersedia pada lembaga atau instansi tertentu, tetapi juga menjadi standar di seluruh kantor pelayanan pemerintah daerah.
Anggota DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo mengatakan, kebutuhan penyandang disabilitas perlu mendapat dukungan anggaran yang memadai. Karena itu, pihaknya tengah mendorong adanya tambahan alokasi anggaran untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut.
“Yang jelas nanti akan ada tambahan anggaran terkait kebutuhan teman-teman disabilitas. Tetapi jumlahnya masih akan kami hitung terlebih dahulu,” ujar Teguh usai mengikuti rapat bersama dinas terkait.
Menurutnya, penguatan anggaran tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat penyandang disabilitas. Pengadaan sarana pendukung seperti kursi roda menjadi salah satu bentuk kebutuhan yang dapat diprioritaskan.
Ketua Komisi D DPRD Pati turut mendorong agar penganggaran tersebut diarahkan pada kebutuhan yang bersifat konkret dan dapat langsung dirasakan masyarakat.
“Anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk pengadaan kursi roda dan kebutuhan serupa lainnya,” ungkapnya.
Selain persoalan anggaran, DPRD Pati juga menilai aspek aksesibilitas di kantor pemerintahan perlu mendapat perhatian lebih serius. Pelayanan publik harus dapat diakses seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Pati akan didorong menyampaikan usulan kepada Sekretaris Daerah (Sekda). Selanjutnya, koordinasi diharapkan dapat dilakukan dengan seluruh organisasi perangkat daerah agar menyediakan fasilitas yang mendukung kebutuhan penyandang disabilitas.
“Nanti Dinas Sosial yang menyampaikan kepada Pak Sekda. Kemudian Pak Sekda bisa mengimbau seluruh dinas agar memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas di setiap kantor,” tegas salah satu anggota Fraksi PDIP.
DPRD Pati berharap langkah tersebut tidak berhenti pada penambahan anggaran. Pemerintah daerah juga diharapkan melakukan pembenahan fasilitas secara bertahap sehingga pelayanan publik di Kabupaten Pati semakin inklusif, mudah diakses, dan memberikan perlakuan yang setara bagi penyandang disabilitas.
(ADV)
