PATI — Aksi ratusan peternak ayam dan telur di Kabupaten Pati di depan Pendopo Kabupaten Pati, Senin (10/8/2026), berlangsung dengan tensi tinggi. Para peternak menuntut pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi anjloknya harga telur dan daging ayam yang dinilai semakin menekan kondisi usaha mereka.
Kekecewaan massa memuncak lantaran tidak kunjung ada pejabat Pemerintah Kabupaten Pati maupun DPRD yang menemui mereka. Massa kemudian meluapkan kekesalan dengan melemparkan telur ke arah Pendopo Kabupaten Pati.
Tak hanya itu, sejumlah peternak melakukan aksi simbolis dengan memakan ayam mentah di depan pagar pendopo. Aksi tersebut menggambarkan kondisi peternak yang dinilai semakin terpuruk akibat harga jual komoditas yang tidak sebanding dengan biaya produksi.
Di tengah aksi, peternak juga membagikan telur dan ayam kepada masyarakat. Komoditas tersebut dibagikan sebagai bentuk gambaran kondisi di lapangan, ketika harga jual hasil ternak justru turun dan tidak mampu memberikan keuntungan yang layak bagi peternak.
Situasi mulai mereda setelah Plt Bupati Pati Risma Ardhi Candra bersama Ketua DPRD Pati Ali Badrudin dan sejumlah anggota Komisi B DPRD Pati turun menemui massa.
Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menyatakan tuntutan peternak akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Apa yang menjadi kewenangan pusat akan kami koordinasikan. Sedangkan yang menjadi kewenangan daerah akan diselesaikan, termasuk penyerapan telur. Agar telur dari daerah lain tidak masuk dan diutamakan telur lokal. Harganya juga akan disesuaikan,” kata Ali.
Menurutnya, penyampaian aspirasi dari peternak justru menjadi momentum untuk mencari solusi atas persoalan yang selama ini mereka hadapi.
“Saya mengapresiasi yang dilakukan para peternak. Tanpa ada tuntutan dari peternak, ini tidak akan terselesaikan. Pokoknya apa yang menjadi kewenangan daerah akan kami selesaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Candra memastikan Pemkab Pati akan mengawal persoalan peternak, termasuk tuntutan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Candra mengatakan persoalan harga telur perlu ditangani melalui koordinasi lintas pihak. Pemkab Pati juga akan mendorong peningkatan penyerapan telur produksi peternak lokal.
“Masalah telur selalu diverifikasi. Pemkab Pati akan koordinasi dengan semua pihak termasuk BGN. Kami akan panggil SPPG untuk penyerapan telur di Pati,” kata Candra.
Ia menambahkan, persoalan harga pakan dan sejumlah persoalan lain yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat akan dibawa melalui koordinasi bersama.
“Yang menjadi keputusan pemerintah daerah akan kami putuskan. Untuk pemerintah pusat, kita sama-sama bersurat dan datang bersama DPRD Pati ke pusat,” ujarnya.
Candra juga meminta perwakilan peternak segera duduk bersama DPRD dan Pemkab Pati untuk merumuskan langkah lanjutan.
“Mohon nanti perwakilan siapa. Besok atau kapan kita duduk sama-sama, kita selesaikan tuntutan ini ke pemerintah pusat, dan kami akan kawal,” tegasnya.
Menurut Candra, persoalan yang dihadapi peternak masih dapat dicari jalan keluarnya apabila seluruh pihak duduk bersama dan membahas persoalan secara terbuka.
Ia juga meminta SPPG meningkatkan penyerapan telur dari peternak lokal Pati. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas pasar bagi hasil produksi peternak sekaligus membantu menjaga kestabilan harga telur di tingkat peternak.
Dengan adanya komitmen Pemkab dan DPRD Pati tersebut, tuntutan peternak selanjutnya akan dibawa ke pembahasan bersama, baik untuk persoalan yang dapat diselesaikan di tingkat daerah maupun yang membutuhkan intervensi pemerintah pusat.
(ADV)
