Pasopati dan Warga Sukoharjo Geruduk DPRD Pati, BK Buka Peluang Sanksi Terberat hingga Pemberhentian Anggota Dewan

  • Bagikan
banner 468x60

PATI, suarakabar.co.id – Desakan agar dugaan pelanggaran etik oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Pati ditindaklanjuti menguat. Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) bersama warga Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, mendatangi Gedung DPRD Pati, Kamis (19/11/2026).

Kedatangan mereka berkaitan dengan meninggalnya Kepala Desa Sukoharjo, Suparjo (68), setelah terjadi ketegangan dalam mediasi persoalan utang-piutang di kantor desa pada Rabu (18/11/2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Gabungan DPRD Pati tersebut, aspirasi masyarakat diterima Wakil Ketua I DPRD Pati Hardi, Wakil Ketua II Bambang Susilo, Ketua Badan Kehormatan (BK) Kamari, serta jajaran anggota Badan Kehormatan.

Wakil Ketua II DPRD Pati, Bambang Susilo, mengatakan pihaknya telah menerima aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etika salah satu anggota DPRD Pati. Namun, ia belum bersedia menyebutkan identitas anggota Dewan yang dimaksud.

Menurut Bambang, persoalan tersebut juga telah dilaporkan kepada kepolisian oleh perwakilan keluarga maupun perwakilan kepala desa. Dengan demikian, terdapat dua proses yang berjalan, yakni penanganan hukum oleh kepolisian dan pemeriksaan etik melalui Badan Kehormatan DPRD.

“Jadi kami pada pagi hari ini menerima aduan terkait dengan etika salah satu anggota DPRD, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya. Dan saat ini sedang berproses di Polres karena perwakilan keluarga maupun perwakilan kepala desa sudah melaporkan itu di Polres,” ungkap Bambang.

Ia menegaskan, Badan Kehormatan akan menindaklanjuti aduan tersebut sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku di lingkungan DPRD, mulai dari Peraturan Pemerintah, tata tertib, hingga kode etik.

Bambang menyebut, BK akan menjalankan mekanisme pemeriksaan sebagaimana proses yang dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di DPR RI.

“Jadi mulai hari ini BK insyaallah akan bekerja. Kita akan mulai bekerja, mulai menunggu surat kelengkapan aduan. Karena aduannya tadi kan sifatnya darurat,” jelasnya.

Ia mengatakan, pihaknya menunggu kelengkapan dan rincian pengaduan masyarakat hingga pukul 14.00 WIB. Setelah itu, materi aduan akan dikonsultasikan bersama Badan Kehormatan dan pimpinan DPRD untuk menentukan tahapan penanganannya.

Menurut Bambang, proses pemeriksaan tidak bisa dilakukan secara serta-merta. BK harus mengundang pihak-pihak terkait dan meminta keterangan sebelum mengambil keputusan.

“Prosesnya ini kan tidak bisa serta-merta. Ada pihak-pihak terkait yang harus diundang, dimintai keterangan,” katanya.

Sanksi Terberat Bisa Berujung Pemberhentian

Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga menjelaskan bahwa mekanisme pemberian sanksi terhadap anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah jabatan maupun kode etik telah diatur dalam ketentuan tata tertib DPRD.

Ia merujuk Pasal 122 yang mengatur sejumlah bentuk sanksi apabila anggota DPRD terbukti melakukan pelanggaran terhadap sumpah atau janji dan kode etik.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Badan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, mengusulkan pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD, hingga mengusulkan pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi tersebut ditetapkan melalui keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.

Ketentuan Pasal 123 juga mengatur mekanisme pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD apabila dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan tersebut. Sementara itu, pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 124.

Adapun tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan proses persidangan Badan Kehormatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 125.

Bambang menegaskan, berat ringannya sanksi akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan persidangan Badan Kehormatan.

“Bisa hukuman maksimal, sanksi maksimal atau sanksi sedang atau sanksi kecil. Tergantung nanti prosesnya seperti apa,” tegasnya.

Ia bahkan menyebut pemberhentian sebagai anggota DPRD menjadi salah satu kemungkinan sanksi terberat apabila pelanggaran yang diperiksa memenuhi ketentuan.

“Sebetulnya sanksi terberat bisa sampai ke pemberhentian,” tandasnya.

Meski demikian, Bambang belum dapat memastikan berapa lama proses pemeriksaan akan berlangsung. Menurutnya, BK akan bekerja sesuai mekanisme internal DPRD dan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polres Pati.

Ia menegaskan, penanganan melalui Badan Kehormatan merupakan kewenangan BK, sehingga keputusan akhir akan bergantung pada hasil pemeriksaan dan persidangan terhadap pihak-pihak terkait.

(ADV)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *