Dugaan Pelanggaran Etik Anggota DPRD Pati Diadukan, Sanksi Bisa Sampai Pemberhentian

  • Bagikan
banner 468x60

PATI, suarakabar.co.id – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pati mulai bersiap memproses aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik yang menyeret salah satu anggota DPRD Pati. Aduan tersebut berkaitan dengan insiden mediasi utang-piutang di Kantor Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, yang berujung meninggalnya Kepala Desa Sukoharjo, Suparjo (68).

Wakil Ketua II DPRD Pati, Bambang Susilo, menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran etik oleh anggota Dewan memiliki mekanisme penanganan tersendiri melalui Badan Kehormatan.

Hal itu disampaikan setelah DPRD Pati menerima kedatangan Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) bersama warga Desa Sukoharjo, Kamis (19/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, DPRD diwakili Wakil Ketua I Hardi, Wakil Ketua II Bambang Susilo, Ketua Badan Kehormatan Kamari, serta jajaran anggota BK.

Bambang menjelaskan, proses pemeriksaan akan berpedoman pada sejumlah regulasi, mulai dari Peraturan Pemerintah, tata tertib DPRD, hingga kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan.

Menurutnya, Badan Kehormatan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran etik melalui mekanisme persidangan.

“Kita akan beracara seperti layaknya MKD di DPR RI untuk berproses. Jadi mulai hari ini BK insyaallah akan bekerja,” ujar Bambang.

Ia menambahkan, BK masih menunggu kelengkapan administrasi dan materi pengaduan secara terperinci sebelum melangkah ke tahapan pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam prosesnya, pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Dengan demikian, keputusan tidak bisa diambil hanya berdasarkan satu pihak atau laporan awal.

Pasal 122 Mengatur Lima Bentuk Sanksi

Bambang juga memaparkan ketentuan Pasal 122 dalam tata tertib DPRD yang mengatur sanksi terhadap anggota Dewan apabila terbukti melakukan pelanggaran sumpah atau janji jabatan maupun kode etik.

Dalam pasal tersebut, terdapat sejumlah tingkatan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Badan Kehormatan.

Mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD, hingga usulan pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi tersebut ditetapkan melalui keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.

Ketentuan berikutnya, yakni Pasal 123, mengatur mekanisme pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD apabila yang bersangkutan dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan tersebut.

Sementara Pasal 124 mengatur bahwa keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Pasal 125 mengatur lebih lanjut bahwa tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan ditetapkan melalui Peraturan DPRD.

Bambang menegaskan, berat ringannya sanksi akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan persidangan BK.

“Bisa hukuman maksimal, sanksi maksimal atau sanksi sedang atau sanksi kecil. Tergantung nanti prosesnya seperti apa,” jelasnya.

Bahkan, ia tidak menampik bahwa sanksi terberat dalam mekanisme tersebut dapat berujung pada pemberhentian sebagai anggota DPRD.

“Sebetulnya sanksi terberat bisa sampai ke pemberhentian,” tegasnya.

Di sisi lain, Bambang menyampaikan bahwa dugaan peristiwa yang melibatkan anggota DPRD tersebut juga telah dilaporkan ke Polres Pati oleh perwakilan keluarga maupun perwakilan kepala desa.

Dengan demikian, proses pemeriksaan etik di internal DPRD akan berjalan sesuai kewenangan Badan Kehormatan, sementara penanganan dugaan tindak pidana menjadi ranah aparat kepolisian.

Bambang mengaku belum bisa memastikan batas waktu penyelesaian pemeriksaan etik tersebut. Sebab, BK perlu menjalankan tahapan sesuai tata beracara, termasuk meminta keterangan dari pihak-pihak terkait.

“Kita bergerak lewat aturan yang ada sesuai dengan kewenangan DPRD, kewenangan BK maksudnya. Karena BK ini bisa membuat suatu keputusan tersendiri. Itu tergantung dari hasil-hasil sidang BK bersama pihak-pihak terkait,” pungkasnya.

Penanganan aduan ini menjadi perhatian publik, terutama terkait komitmen lembaga legislatif dalam menjaga kehormatan, integritas, dan perilaku anggotanya sebagai pejabat publik.

(ADV)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *