PATI, suarakabar.co.id – Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sejumlah kawasan Kabupaten Pati menjadi perhatian Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diminta mengedepankan pendekatan persuasif dan tidak melakukan penindakan secara represif.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso, menegaskan bahwa penegakan aturan terhadap PKL yang berjualan di zona merah harus tetap memperhatikan sisi kemanusiaan. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya melakukan penertiban, tetapi juga harus memikirkan solusi bagi para pedagang agar tetap bisa mencari nafkah.
Hal tersebut disampaikan Narso pada Selasa, 17 November 2026. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap Pemkab Pati dapat menyediakan lokasi relokasi yang strategis dan memiliki potensi mendatangkan banyak konsumen.
“Kami tetap menekankan Satpol PP melakukan pendekatan persuasif kepada PKL yang berjualan di zona merah. Kami harap pemerintah menyiapkan tempat strategis bagi teman-teman PKL di area berjualan yang strategis sehingga mendatangkan konsumen yang laris,” pesannya.
Sebagai komisi yang menjadi mitra kerja Satpol PP, Narso mengingatkan agar proses penegakan peraturan daerah tidak dilakukan dengan cara arogan. Ia menilai, para pedagang juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak sebagai sesama warga masyarakat.
Menurutnya, penertiban dan penyediaan solusi harus berjalan beriringan. Pemerintah perlu memastikan bahwa lokasi yang disediakan benar-benar memungkinkan PKL untuk tetap menjalankan aktivitas ekonomi mereka.
“Di satu sisi, Satpol PP harus menindak dengan persuasif. Di satu sisi, harus ada solusi berjualan yang mendatangkan konsumen banyak,” ungkapnya.
Narso menambahkan, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan aspek ekonomi para pedagang dalam menentukan lokasi berjualan. Sebab, pemindahan PKL tanpa mempertimbangkan potensi pembeli dikhawatirkan justru berdampak terhadap penghasilan mereka.
“Tapi juga ada langkah Pemerintah Kabupaten Pati supaya PKL bisa berjualan di area yang memang strategis dan bagus. Pemerintah Kabupaten Pati harus tetap nguwongke (memanusiakan) PKL,” pungkasnya.
(ADV)













