Sayangkan PKL Berjualan di Zona Merah, Warsiti Apresiasi Satpol PP Tegakkan Perda

  • Bagikan
banner 468x60

PATI, suarakabar.co.id – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Warsiti, menyayangkan masih maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di kawasan zona merah, khususnya di Alun-Alun Simpang Lima Pati dan sepanjang Jalan Panglima Sudirman.

Menurutnya, aktivitas berjualan di kawasan terlarang tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014. Ia pun mengapresiasi langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati yang berupaya menegakkan aturan tersebut.

Warsiti menilai, para pedagang seharusnya memahami bahwa terdapat lokasi-lokasi yang memang tidak diperbolehkan untuk aktivitas perdagangan. Terlebih, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati telah menyediakan tempat berjualan bagi PKL di kawasan Alun-Alun Kembangjoyo.

“Kalau UMKM yang jualan di Simpang Lima itu ya orang niat sengaja, Mas. Bertentangan dengan UU kok tetap berjualan di badan jalan,” ungkap Warsiti, Selasa (17/11/2026).

Ia juga menyoroti keberadaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berjualan di sepanjang Jalan Panglima Sudirman. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas, terlebih ketika konsumen memarkirkan kendaraan di tepi jalan yang menerapkan sistem satu arah.

Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu kemacetan dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Karena itu, Warsiti meminta para pedagang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi pribadi, tetapi juga memperhatikan ketertiban dan kepentingan masyarakat luas.

Politisi dari daerah pemilihan (dapil) V tersebut juga menegaskan bahwa alasan memperjuangkan ekonomi masyarakat kecil tidak seharusnya dijadikan pembenaran untuk melanggar aturan.

Menurutnya, keberadaan Alun-Alun Kembangjoyo merupakan salah satu solusi yang telah disediakan pemerintah agar para pedagang tetap bisa menjalankan usahanya tanpa mengganggu fasilitas umum.

“Padahal sudah ada perdanya, UU lalu lintas juga ada, kok tetap jualan di situ? Sudah dikasih tempat yang luas dan tidak bertentangan dengan UU kok,” terangnya.

Warsiti berharap para PKL dapat menyadari kekeliruan tersebut dan bersedia berpindah ke lokasi yang telah disediakan pemerintah. Ia juga mengingatkan bahwa peraturan dibuat untuk dipatuhi bersama, bukan justru diabaikan.

Ia memahami bahwa penertiban PKL kerap menimbulkan polemik. Bahkan, ketika pemerintah melakukan penindakan, DPRD tidak jarang ikut menjadi sasaran kritik karena dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

“Nanti kalau ditertibkan dan Dewan ikut memberi arahan, kayaknya tidak tahu nasib orang kecil dan segalanya, Dewan jadi sasaran yang jelek. Kalau menurut saya, sepahit apa pun aturan dibuat untuk ditaati. Semoga para UMKM sadar bahwa itu melanggar, dan mereka mau pindah ke Kembangjoyo,” pesannya.

Warsiti pun berharap penegakan Perda oleh Satpol PP dapat terus dilakukan secara konsisten. Di sisi lain, para pedagang diharapkan memiliki kesadaran untuk menaati aturan sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pati.

(ADV)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *