Muslihan Minta Pendataan Pupuk Subsidi 2027 Dikawal, Petani Pati Jangan Sampai Terlewat

  • Bagikan
banner 468x60

PATI, suarakabar.co.id – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, diharapkan mengawal proses pendataan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk tahun anggaran 2027. Ketepatan data penerima dinilai menjadi faktor penting agar petani yang memenuhi persyaratan tidak kehilangan akses terhadap pupuk bersubsidi.

Pendataan melalui sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) menjadi salah satu tahapan penting dalam pengusulan kebutuhan pupuk bersubsidi kepada pemerintah pusat. Karena itu, pembaruan data petani dan kelompok tani perlu dipastikan berjalan dengan baik.

Pengawasan tersebut diperlukan untuk mengantisipasi persoalan administrasi, perubahan penggarap lahan, maupun data petani yang belum diperbarui. Jika tidak ditangani dengan cermat, persoalan tersebut berpotensi menghambat akses petani terhadap pupuk bersubsidi.

Sebagai Ketua Komisi B yang membidangi sektor perekonomian, pertanian, dan perdagangan, Muslihan dapat mendorong koordinasi dengan Dinas Pertanian, penyuluh pertanian lapangan, serta kelompok tani untuk mengidentifikasi kendala pendataan dan distribusi pupuk di lapangan.

“Pendataan harus benar-benar diperhatikan agar petani yang memenuhi persyaratan bisa terakomodasi. Jangan sampai ada petani yang kehilangan kesempatan mendapatkan pupuk bersubsidi hanya karena persoalan administrasi yang sebenarnya masih bisa diperbaiki,” demikian ucap Muslihan.

Selain persoalan pendataan, evaluasi kebutuhan dan realisasi penyerapan pupuk pada 2026 juga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan alokasi 2027. Kesesuaian antara kebutuhan petani, kuota yang ditetapkan pemerintah, dan distribusi di tingkat kios resmi perlu diawasi agar tidak menimbulkan kendala saat musim tanam.

Komisi B juga dapat mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan terhadap wilayah pertanian yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk mengidentifikasi kelompok tani yang mengalami kendala dalam pengusulan kebutuhan pupuk.

Melalui pengawasan tersebut, diharapkan kebijakan pupuk bersubsidi dapat berjalan lebih tepat sasaran dan mendukung keberlangsungan produksi pertanian di Kabupaten Pati.

(ADV)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *