Minim Anggaran CKS, DPRD Pati Sebut Penyebab Krisis Kepala Sekolah Definitif

  • Bagikan
banner 468x60

PATI, suarakabar.co.id – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso, menyoroti minimnya anggaran untuk menyiapkan Calon Kepala Sekolah (CKS) yang dinilai menjadi akar persoalan maraknya pengisian jabatan kepala sekolah dengan pelaksana tugas (PLT).

Hal itu disampaikan Narso saat menerima aduan terkait isu pergantian kepala sekolah SD dan SMP di DPRD Pati. Ia menilai, keterbatasan anggaran berdampak langsung pada sulitnya menyiapkan calon pemimpin di lingkungan pendidikan.

“Anggaran untuk menyiapkan CKS itu minim sekali. Kalau anggarannya minim, maka jadinya seperti sekarang. Kita kesulitan mencari calon-calon yang siap menggantikan,” ujar Narso.

Menurutnya, kondisi tersebut bukan hal baru. Ia mengaku telah beberapa kali menyampaikan persoalan ini, termasuk dalam forum Badan Anggaran (Banggar). Namun, hingga kini belum ada respons yang signifikan dari pihak terkait.

“Ini kita semuanya diam. Sudah pernah saya sampaikan di Banggar, tapi tidak ada respon. Efeknya seperti sekarang ini,” tegasnya.

Akibat minimnya kesiapan calon kepala sekolah, lanjut Narso, pemerintah daerah terpaksa menunjuk PLT untuk mengisi kekosongan jabatan. Bahkan, dalam beberapa kasus, masa jabatan PLT berlangsung cukup lama.

“Kalau tidak, kita dipaksa untuk menerima PLT. Bahkan lebih dari tiga tahun. Kenapa kita harus menerima PLT? Karena kita tidak menyiapkan dari awal dengan sistem meritokrasi,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam menyiapkan calon pemimpin di sektor pendidikan. Menurutnya, ASN yang ada seharusnya dipersiapkan sejak dini untuk menduduki posisi strategis.

“Maka yang saya garis bawahi, kita harus sepakat sesuai dengan hukum. Tapi lebih dari itu, kalau mau menyiapkan jangka panjang, calon-calon pemimpin di semua level harus kita siapkan,” pungkasnya.

DPRD Pati pun mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius dalam mengalokasikan anggaran dan merancang sistem pembinaan yang berkelanjutan, guna memastikan ketersediaan kepala sekolah definitif yang berkualitas di masa mendatang.

(ADV)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *