PATI, suarakabar.co.id – Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menegaskan bahwa seluruh proyek infrastruktur yang telah masuk dalam dokumen perencanaan daerah harus segera direalisasikan tanpa penundaan. Ia menilai, keterlambatan pelaksanaan hanya akan berdampak pada pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.
Menurut Ali, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menunda pekerjaan yang sudah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Terlebih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah memberikan pendampingan agar pelaksanaan APBD 2026 tetap berjalan sesuai aturan.
“Proyek pekerjaan harus sesuai dengan perencanaan dan masuk dalam RKPD. Kalau sudah masuk, maka harus dilaksanakan sesuai tahapan dan tata cara yang ada,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati terkait jadwal pelaksanaan proyek. Dari hasil komunikasi tersebut, Pemkab disebut mulai bergerak menjalankan pekerjaan.
“Untuk kapan pelaksanaan pekerjaan sudah kami sampaikan ke Plt Bupati untuk segera mengerjakan, dan Plt Bupati bilang sudah memulai,” ujarnya.
Meski mendorong percepatan, Ali menekankan bahwa DPRD tetap berada pada koridor fungsi pengawasan, bukan sebagai pelaksana teknis proyek. Oleh karena itu, DPRD akan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam waktu dekat, DPRD melalui Komisi C berencana memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati. Pemanggilan ini bertujuan untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) guna membahas secara detail kondisi infrastruktur di lapangan.
“Nanti akan kita bahas, mana saja jalan rusak yang sudah dianggarkan 2026, dan mana yang belum. Apakah bisa dimasukkan di perubahan anggaran 2026 atau dilanjutkan pada 2027,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan mampu memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat terkait perbaikan infrastruktur yang selama ini menjadi sorotan.
(ADV)
