PATI – DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna dengan agenda menyaksikan secara langsung siaran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (14/8/2026).
Kegiatan tersebut diikuti jajaran pimpinan dan anggota DPRD Pati bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta 21 camat se-Kabupaten Pati.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengatakan penyelenggaraan rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari penghormatan terhadap agenda kenegaraan sekaligus momentum bagi daerah untuk mencermati arah pembangunan yang disampaikan Presiden.
Menurutnya, berbagai kebijakan yang disampaikan Presiden perlu menjadi perhatian bersama, khususnya dalam menentukan arah pembangunan di tingkat daerah.
“Pidato kenegaraan ini tentu menjadi bahan penting bagi kami di daerah untuk melihat bagaimana arah kebijakan nasional ke depan. DPRD bersama pemerintah daerah harus mampu menerjemahkan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat Kabupaten Pati,” ujar Ali Badrudin.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, hingga jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan sangat diperlukan agar program pembangunan dapat berjalan secara efektif.
“Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan nasional bisa dikawal sampai ke tingkat daerah. Jangan sampai program yang sudah dirancang di tingkat pusat tidak maksimal ketika diterapkan di daerah. Karena itu koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, OPD dan para camat harus terus diperkuat,” jelasnya.
Ali juga menilai sejumlah isu yang menjadi perhatian Presiden memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat Pati. Mulai dari ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi rakyat, pendidikan, kesehatan hingga pembangunan infrastruktur.
“Pati memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, UMKM dan berbagai sektor lainnya. Karena itu arah pembangunan nasional harus bisa kita sambut dengan program daerah yang benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat,” katanya.
Menurut Ali, DPRD memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kami di DPRD akan terus mengawal agar kebijakan dan anggaran daerah benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Apa yang menjadi prioritas nasional tentu harus kita sinkronkan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Pati,” tegasnya.
Ia berharap momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kerja nyata. Pemerintah dan DPRD harus terus bersinergi, bekerja dengan sungguh-sungguh dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan serta pembangunan yang semakin baik,” pungkasnya.
(ADV)
