PATI – DPRD Kabupaten Pati mendorong adanya pertemuan bersama antara pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Asosiasi Peternak Unggas, serta organisasi perangkat daerah terkait untuk membahas mekanisme penyerapan telur hasil produksi peternak lokal.
Ketua Komisi B DPRD Pati dari Fraksi PPP, Muslihan, mengatakan DPRD siap memfasilitasi komunikasi antarpihak agar persoalan harga dan penyerapan telur dapat dibahas secara terbuka. Menurutnya, pertemuan bersama diperlukan agar masing-masing pihak memiliki pemahaman yang sama terkait kebutuhan dan mekanisme penyerapan.
“Dorongan kami setelah ini, DPRD juga memfasilitasi komunikasi dan pertemuan antara SPPG dengan pihak-pihak terkait, termasuk dari Dinas Perdagangan, karena masalah harga ini harus distabilkan,” ujar Muslihan.
Ia menilai keberadaan surat resmi terkait penyerapan telur perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama. Dengan demikian, tidak ada perbedaan pemahaman antara peternak, SPPG maupun pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.
“Karena sudah ada surat resmi, kalau kita tidak duduk bersama, nanti kita tidak bisa mengetahui satu sama lainnya. Supaya nanti clear, ada keseragaman,” jelasnya.
Menurut Muslihan, salah satu hal yang perlu disepakati dalam pertemuan tersebut adalah besaran harga serta jumlah telur yang dapat diserap oleh masing-masing SPPG. Kejelasan itu dinilai penting agar peternak memiliki kepastian pasar, sementara SPPG dapat menyesuaikan kebutuhan pasokan.
“Perlu ada keseragaman, masing-masing SPPG nanti menyerap sekian dengan harga berapa, kemudian kebutuhannya berapa. Itu yang harus kita bicarakan bersama,” katanya.
Meski demikian, Muslihan menegaskan pembahasan tidak boleh hanya berorientasi pada harga. Aspek kualitas telur juga harus menjadi bagian penting dalam kesepakatan agar pasokan yang diterima SPPG memenuhi standar yang dibutuhkan.
“Tidak menutup kemungkinan kualitas juga harus diutamakan. Jadi tidak hanya harga, tetapi kualitas juga harus disesuaikan. Nanti kita duduk bersama untuk membahas semuanya,” tandasnya.
Muslihan berharap pertemuan lintas pihak tersebut dapat menghasilkan mekanisme penyerapan yang jelas dan dapat dijalankan secara konsisten. Dengan komunikasi yang lebih terbuka, persoalan antara peternak dan SPPG diharapkan tidak kembali menimbulkan perbedaan persepsi di lapangan.
(ADV)
