PATI — Upaya menekan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pati mendapat perhatian DPRD. Pengawasan yang melibatkan berbagai unsur hingga tingkat desa dinilai perlu diperkuat agar peredaran rokok tanpa pita cukai tidak semakin meluas.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengatakan pemberantasan rokok ilegal tidak cukup hanya mengandalkan penindakan ketika pelanggaran ditemukan. Langkah pencegahan dan pengawasan secara berkelanjutan juga harus dilakukan di tengah masyarakat.
Menurut politisi Fraksi PDIP tersebut, keberadaan rokok ilegal memiliki dampak terhadap penerimaan negara karena produk yang beredar tanpa memenuhi ketentuan cukai tidak memberikan kontribusi sebagaimana rokok legal.
“Kami mendukung upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal yang berdampak merugikan pendapatan negara dari sektor cukai,” ujarnya.
Teguh menilai pengawasan perlu diperluas hingga ke wilayah pedesaan. Sebab, distribusi maupun transaksi rokok ilegal bisa saja berlangsung di kawasan yang relatif jauh dari pusat pemerintahan dan pengawasan.
Karena itu, ia mendorong Satpol PP membangun koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Aparat di tingkat kewilayahan dinilai memiliki peran penting karena lebih dekat dengan aktivitas masyarakat.
“Harapannya, Satpol PP bisa berkolaborasi dengan camat maupun kepala desa, sehingga wilayah yang jauh dari pengawasan dapat terbebas dari praktik jual beli rokok ilegal,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi antarlembaga sekaligus dapat mempercepat penyampaian informasi apabila ditemukan indikasi peredaran rokok ilegal. Dengan pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama, ruang gerak peredaran produk tanpa pita cukai diharapkan semakin sempit.
DPRD Pati pun menilai pemberantasan rokok ilegal perlu dilakukan secara konsisten. Selain menjaga kepatuhan terhadap aturan cukai, langkah tersebut juga berkaitan dengan upaya melindungi penerimaan negara yang nantinya dapat mendukung pembiayaan pembangunan dan berbagai program bagi masyarakat.
(ADV)
