PATI – DPRD Kabupaten Pati mendorong adanya kenaikan honor bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu yang selama ini dinilai masih jauh dari layak.
Wakil Ketua II DPRD Pati, Bambang Susilo, menyampaikan bahwa dalam audiensi bersama perwakilan P3K paruh waktu, persoalan honor menjadi keluhan utama yang disampaikan.
“Yang paling utama tadi soal honor. Selama ini ada yang hanya menerima Rp500 ribu, bahkan ada yang kurang. Ini tentu sangat memprihatinkan,” ujar Bambang.
Ia menegaskan, DPRD akan memperjuangkan kenaikan honor tersebut agar setidaknya mencapai angka yang lebih manusiawi.
“Kita akan dorong agar bisa naik minimal Rp1 juta. Kalau memang kondisi anggaran belum memungkinkan, paling tidak harus ada kenaikan. Tidak bisa dibiarkan seperti sekarang,” tegasnya.
Menurut Bambang, tenaga P3K paruh waktu, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, memiliki peran vital dalam pelayanan publik sehingga sudah selayaknya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.
“Mereka ini ujung tombak pelayanan, terutama guru dan tenaga kesehatan. Kalau kesejahteraannya tidak diperhatikan, tentu akan berdampak pada kualitas layanan,” tambahnya.
DPRD Pati, lanjut dia, akan terus mengawal persoalan ini agar menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran daerah ke depan.
(ADV)
