PATI, suarakabar.co.id – DPRD Kabupaten Pati bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Persetujuan Bersama, Jumat (18/9/2026).
Rapat Paripurna tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra beserta jajaran Pemkab Pati dan pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Pati.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengatakan agenda paripurna merupakan tahapan penting dalam proses pembahasan Perubahan APBD 2026. Sebelum persetujuan bersama, pembahasan telah dilakukan melalui penyampaian Nota Keuangan Bupati Pati dan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Rapat Paripurna pada hari ini membahas APBD Perubahan Kabupaten Pati tahun 2026. Nota keuangan telah disampaikan Bupati Pati, kemudian tadi juga telah disampaikan oleh Badan Anggaran hasil pembahasannya,” ujar Ali.
Setelah laporan Banggar disampaikan, DPRD bersama kepala daerah kemudian melakukan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026.
Ali menyebut, salah satu poin yang cukup menonjol dalam perubahan anggaran tersebut berkaitan dengan penambahan alokasi untuk sektor infrastruktur.
Menurutnya, berdasarkan hasil pembahasan, terdapat tambahan anggaran yang cukup signifikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), yang nilainya disebut sekitar Rp61 miliar.
“Di poinnya juga ada penambahan yang lumayan, kaitannya dengan infrastruktur. Kalau tidak salah, di DPUTR tadi ada sekitar Rp61 miliar,” jelasnya.
Tambahan tersebut, lanjut Ali, salah satunya berkaitan dengan pembiayaan pembangunan sejumlah ruas jalan yang sebelumnya telah disampaikan dan direncanakan dalam APBD murni 2026.
Hal tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan program pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan tetap dapat berjalan setelah adanya penyesuaian kemampuan anggaran daerah.
Selain penambahan belanja infrastruktur, Ali juga menyinggung pembiayaan melalui pinjaman daerah. Dari rencana pinjaman sekitar Rp90 miliar, menurutnya realisasi yang dapat dilakukan berada di kisaran Rp67 miliar.
“Untuk meng-cover pinjaman itu kan Rp90 miliar, tapi hanya bisa terealisasi Rp67 sekian. Di antaranya untuk meng-cover jalan yang akan dibangun yang telah disampaikan pada saat APBD murni,” katanya.
Dengan adanya perubahan tersebut, Ali menyebut keseluruhan struktur APBD Kabupaten Pati 2026 berada di kisaran Rp2,9 triliun setelah memperhitungkan APBD murni dan perubahan.
“Jadi disampaikan sekitar Rp2 triliun Rp900 juta, antara murni dan perubahan,” imbuhnya.
Ali menegaskan, setelah Perubahan APBD disepakati, tahapan berikutnya adalah memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan perencanaan. Terlebih, tambahan anggaran yang diberikan pada sektor infrastruktur harus dapat diterjemahkan menjadi pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
Menurutnya, DPRD tidak hanya memiliki fungsi pembahasan dan persetujuan anggaran, tetapi juga akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaannya.
“Yang penting setelah ini bagaimana anggaran yang sudah disepakati bisa dilaksanakan dengan baik. Terutama untuk infrastruktur, jangan sampai hanya berhenti di penganggaran, tetapi harus benar-benar direalisasikan sesuai program yang sudah direncanakan,” pungkasnya.
Persetujuan bersama tersebut selanjutnya menjadi bagian dari tahapan penetapan Perda Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(ADV)
