Yogyakarta – Bupati Pati, Sudewo, menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bebas dari Korupsi, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu pagi (19/3) di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Rakor ini digelar sebagai langkah strategis KPK dalam mendukung kepala daerah baru yang baru saja dilantik, agar dapat menjalankan pemerintahan dengan integritas tinggi dan bebas dari korupsi.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sudewo menegaskan komitmennya untuk membawa Kabupaten Pati menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. “Pagi ini saya bersama Pak Sekda mengikuti acara koordinasi yang diselenggarakan oleh pimpinan KPK. Ketua KPK secara langsung memberikan pengarahan dan pembekalan kepada kami sebagai kepala daerah, untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan korupsi,” ungkap Sudewo.
Sudewo menambahkan bahwa selama lima tahun ke depan, Pemerintah Kabupaten Pati akan berfokus pada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari segala bentuk praktik tidak terpuji. “Kami berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Pati, tidak ada unsur praktik yang merugikan masyarakat. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pencegahan korupsi, sekecil apapun, karena dapat berdampak buruk bagi kesejahteraan rakyat. “Apa yang disampaikan oleh Ketua KPK tadi sangatlah penting. Setiap tindakan korupsi, sekecil apapun, berdampak buruk bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kami akan terus berusaha mencegahnya,” ujar Sudewo.
Bupati Sudewo juga mengajak seluruh unsur pemerintahan daerah, termasuk para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota DPRD Kabupaten Pati, untuk bersinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. “Mari bersama-sama kita jalankan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Pati, demi kesejahteraan rakyat,” ajaknya.
Rapat koordinasi ini dinilai sebagai langkah penting dalam menguatkan komitmen kepala daerah untuk bekerja sama dalam upaya pencegahan korupsi, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat daerah demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik dan transparan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan KPK, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
