PATI, suarakabar.co.id – Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah menggelar sosialisasi di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (19/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kabag Pemerintahan, DPU-TR, Dispermades, para Camat, Sekdes, hingga perwakilan dari 3 kecamatan yakni Tambakromo, Kayen, dan Sukolilo.
Sosialisasi mengangkat tema “Peran Strategis Legislatif dalam Pelaksanaan Administrasi Kewilayahan” dengan fokus pada Sosialisasi Penamaan Rupabumi melalui aplikasi SINAR berbasis Android.
Anggota DPRD Kabupaten Pati, Suharmanto, yang hadir sebagai pemateri, menegaskan bahwa penamaan rupabumi bukan sekadar persoalan memberikan nama pada sebuah tempat. Menurutnya, ini menyangkut identitas, kedaulatan, dan tertib administrasi wilayah.
“Rupabumi itu bukan sekadar nama jalan atau nama sungai. Di dalamnya ada identitas wilayah, ada kedaulatan, ada sejarah. Kalau namanya tidak jelas, batasnya juga tidak jelas,” ujar Suharmanto.
Ia menjelaskan dasar hukum penamaan rupabumi sudah sangat kuat, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, di mana nama rupabumi merupakan salah satu unsur dalam Peta Dasar. Hal itu diperkuat dengan PP Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan BIG Nomor 6 Tahun 2023.
“Dasar hukumnya sudah jelas. Nama rupabumi itu bagian dari Informasi Geospasial Dasar yang wajib dikumpulkan dengan tata cara yang benar. Jadi tidak boleh asal memberi nama,” jelasnya.
Suharmanto menambahkan, latar belakang dan urgensi penamaan rupabumi sangat penting untuk mencegah tumpang tindih batas wilayah, sengketa aset daerah, dan ketidakjelasan data kewilayahan. Selain itu, penamaan juga menjadi cara melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat setempat.
“Kenapa ini penting? Kalau nama dusun, nama sungai, nama bukit tidak didata dengan benar, besok bisa jadi rebutan. Aset daerah bisa bermasalah. Budaya lokal juga bisa hilang kalau namanya diganti sembarangan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Suharmanto juga memperkenalkan transformasi digital melalui aplikasi SINAR berbasis Android.
Aplikasi ini memangkas birokrasi pendataan dari cara manual menjadi partisipatif dan berbasis geospasial secara real-time, sesuai amanat PP No. 2 Tahun 2021.
“Dulu pendataan itu manual, lama, dan sering tidak akurat. Sekarang dengan SINAR, perangkat desa bisa langsung mendata dari lapangan, foto, titik koordinat, langsung masuk sistem. Ini lebih cepat dan lebih transparan,” katanya.
Menurutnya, peran legislatif sangat strategis dalam hal ini. DPRD tidak hanya mengawasi, tetapi juga harus mendorong agar pemerintah desa dan kecamatan aktif mendata rupabumi di wilayahnya masing-masing, termasuk di Tambakromo, Kayen, dan Sukolilo yang menjadi percontohan.
“Legislatif harus memastikan anggaran dan regulasinya mendukung. Tapi yang paling penting, desa harus bergerak. Jangan sampai wilayah kita namanya justru didata oleh orang lain,” ungkapnya.
Ia berharap, melalui sosialisasi ini, para camat dan sekdes tidak lagi menganggap administrasi kewilayahan sebagai pekerjaan tambahan, melainkan sebagai fondasi pembangunan.
Nama yang tertib akan melahirkan data yang tertib, dan data yang tertib akan melahirkan kebijakan yang tepat.
“Kalau administrasinya beres, pembangunannya juga beres. Semua dimulai dari nama yang benar,” pungkas Suharmanto.
(ADV)













