PATI, suarakabar.co.id – Pedagang Kaki Lima (PKL) dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik. Keberadaan mereka tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi pelaku usaha kecil, tetapi juga menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, menegaskan bahwa PKL merupakan salah satu penopang nyata perekonomian Indonesia. Karena itu, keberadaan mereka perlu mendapat perhatian dan perlindungan dari pemerintah.
“Tanpa PKL, ekonomi Indonesia bisa ambruk. PKL merupakan salah satu penunjang ekonomi Indonesia yang paling nyata di lapangan,” ujar Joni.
Menurutnya, para PKL merupakan bagian dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkontribusi langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Di tengah berbagai tantangan ekonomi, mereka tetap berusaha bertahan dengan mengandalkan usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Joni menyebut, perhatian terhadap masyarakat kecil juga menjadi salah satu komitmen Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kata dia, senantiasa mendorong penguatan UMKM, termasuk usaha yang dijalankan para PKL.
Ia menegaskan, Partai Demokrat ingin mengambil peran sebagai pelindung bagi para pedagang kecil agar mereka dapat menjalankan usaha tanpa dibayangi ketidakpastian.
“Pak AHY dan Pak SBY selalu membekali kami agar PKL selalu didampingi. Jangan sampai mereka bekerja dalam kesulitan,” tuturnya.
Di Kabupaten Pati sendiri, Joni mengaku hubungan antara Partai Demokrat dan para PKL selama ini terjalin dengan baik. Komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, juga terus dijaga untuk memastikan aspirasi pedagang dapat disampaikan dan ditindaklanjuti.
Baginya, salah satu kebutuhan mendasar para PKL adalah lingkungan usaha yang aman, nyaman, dan mudah dijangkau pembeli. Penataan kawasan perdagangan, menurutnya, seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek ketertiban, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat kecil.
Sebagai anggota DPRD, Joni menyatakan pihaknya berupaya menjadi penghubung antara pedagang dan pemerintah agar berbagai persoalan yang dihadapi PKL bisa dicarikan solusi bersama.
“Saat ini yang bisa dilakukan DPRD adalah mencari cara agar PKL ini aman, nyaman, dan tempatnya bisa didatangi masyarakat dengan baik. Kami menjadi penyambung lidah ke pemerintah untuk mendukung kegiatan mereka,” jelasnya.
Ia berharap kebijakan pemerintah terkait penataan dan pengelolaan ruang publik dapat memberikan ruang bagi PKL untuk tetap berjualan secara tertib tanpa kehilangan sumber penghasilan.
Joni mengingatkan, upaya menjaga ketertiban harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap ekonomi rakyat. Menurutnya, pedagang kecil yang sedang berjuang mencari nafkah perlu mendapatkan pendampingan dan solusi, bukan justru menghadapi tindakan yang menghambat usaha mereka.
“Jangan sampai mereka mencari uang diganggu atau diusir, padahal penyangga ekonomi kita itu adalah PKL. Kita harus hadir melindungi mereka,” pungkasnya.
(ADV)
