PATI, suarakabar.co.id – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso, mendorong penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan desa sebagai bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Narso menyikapi kegiatan Sosialisasi Optimalisasi Program Jaksa Garda Desa yang digelar Pemerintah Kabupaten Pati bersama Kejaksaan di Pendopo Kabupaten Pati.
Menurut Narso, program pendampingan seperti Jaksa Garda Desa perlu dimanfaatkan pemerintah desa untuk meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan sekaligus mencegah potensi persoalan hukum dalam pengelolaan pemerintahan maupun pembangunan desa.
“Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah desa memahami aturan dan menjalankan setiap program sesuai ketentuan. Dengan tata kelola yang baik, potensi persoalan di kemudian hari bisa diminimalkan,” ujar Narso.
Ia menilai transparansi menjadi salah satu fondasi utama dalam pengelolaan pemerintahan desa. Setiap kebijakan maupun penggunaan anggaran desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Narso juga menekankan pentingnya sinergi antara kepala desa, perangkat desa, BPD, kecamatan, serta masyarakat. Menurutnya, pengawasan tidak semata-mata menjadi tugas pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi merupakan tanggung jawab bersama.
“BPD juga memiliki posisi strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menyerap aspirasi masyarakat. Karena itu, komunikasi antara pemerintah desa dan BPD harus berjalan dengan baik,” katanya.
Selain tata kelola pemerintahan, Narso turut menyoroti pelaksanaan pemilihan kepala desa di sejumlah wilayah. Ia berharap momentum tersebut dapat menghasilkan pemimpin desa yang memiliki integritas dan komitmen membangun desa.
“Pemilihan kepala desa harus menjadi proses untuk mencari pemimpin yang benar-benar mampu bekerja dan melayani masyarakat. Jangan sampai politik uang justru menjadi pintu masuk persoalan dalam pemerintahan desa,” tegasnya.
Narso menambahkan, berbagai program pemerintah yang masuk ke desa harus dikawal agar pelaksanaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komisi A DPRD Pati, lanjutnya, akan terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan desa, termasuk melalui fungsi pengawasan dan pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan desa.
“Desa merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan. Kalau tata kelolanya kuat, transparan, dan berintegritas, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin baik,” pungkas Narso.
(ADV)
