PATI – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, meminta pemerintah daerah lebih aktif turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan warga terdampak bencana. Menurutnya, langkah tersebut penting agar bantuan yang diberikan pemerintah tidak hanya berfokus pada sektor pertanian, tetapi juga menjangkau sektor lain yang turut terdampak, seperti perikanan dan budidaya ikan.
Hal itu disampaikan Muslihan usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama petani penerima bantuan puso di ruang sidang DPRD Kabupaten Pati.
Sebagai komisi yang membidangi pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan, Komisi B DPRD Pati berkomitmen memastikan seluruh kelompok masyarakat yang terdampak bencana mendapatkan perhatian dan pendampingan yang sama dari pemerintah.
“Harapan kami di Komisi B yang membidangi perikanan dan sebagainya, pemerintah ini harus terjun aktif. Harus menginventarisir mana-mana yang kena bencana. Sehingga nanti ada bantuan, tidak hanya untuk pertanian sawah saja, tapi juga ada perhatian khusus untuk sektor lain,” ujar Muslihan.
Menurutnya, pendataan yang akurat menjadi kunci agar program bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran. Dengan data yang lengkap, pemerintah dapat mengetahui sektor mana saja yang membutuhkan intervensi dan dukungan pascabencana.
Muslihan juga menilai koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD selama ini telah berjalan dengan baik. Komunikasi yang intens dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk dalam penanganan dampak bencana.
“Pemerintah saat ini sering komunikasi dengan legislatif. Apapun yang menjadi keuntungan masyarakat itu harus kita gunakan dan kita utamakan. Koordinasi kita selalu jalan dengan komisi, dengan anggota, juga sering komunikasi dengan pihak terkait,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Komisi B secara rutin menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat dalam forum-forum resmi maupun rapat komisi. Setiap kebutuhan dan keluhan warga akan terus dikawal agar mendapat tindak lanjut dari pihak eksekutif.
“Bila ada rapat komisi, aspirasi masyarakat, selalu kita sampaikan dan kita suarakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Muslihan berharap seluruh warga yang terdampak bencana, baik petani, nelayan, maupun pembudidaya ikan, dapat terdata secara menyeluruh sehingga berhak memperoleh bantuan sesuai kebutuhan masing-masing. Ia menekankan bahwa penanganan pascabencana harus dilakukan secara adil dan merata agar tidak ada kelompok masyarakat yang terabaikan.
“Jangan sampai ada masyarakat yang terdampak bencana tetapi tidak terdata. Semua sektor yang terdampak harus mendapatkan perhatian yang sama agar proses pemulihan ekonomi masyarakat bisa berjalan lebih cepat,” pungkasnya.
(ADV)
