PATI – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pati menekankan pentingnya keseimbangan antara peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perlindungan terhadap masyarakat dalam pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pandangan umum fraksi tersebut dibacakan anggota Komisi A DPRD Pati dari Fraksi PKB, Kastomo.
Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah memang diperlukan untuk mendukung pembangunan daerah. Namun, kebijakan yang diambil tetap harus memperhatikan kondisi masyarakat agar tidak menimbulkan beban baru.
“Fraksi PKB mendorong adanya penguatan keseimbangan antara peningkatan PAD dan perlindungan terhadap masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PKB juga menyatakan dukungan terhadap pemberdayaan dan perlindungan nyata bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kastomo menilai UMKM memiliki peran penting dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan kebijakan pajak dan retribusi daerah.
“UMKM harus mendapatkan perlindungan dan dukungan agar tetap mampu berkembang di tengah tantangan ekonomi,” katanya.
Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya penyesuaian retribusi yang berbasis pelayanan. Menurutnya, kebijakan retribusi harus disesuaikan dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Selain itu, pihaknya mendukung adanya pendelegasian pengaturan teknis kepada Peraturan Bupati agar pelaksanaan di lapangan lebih fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan daerah.
Dalam pandangan fraksinya, evaluasi terhadap sanksi administratif juga perlu dilakukan agar penerapan aturan tetap mengedepankan asas keadilan.
Tak hanya itu, Fraksi PKB turut mendorong adanya reformasi sistem pajak daerah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan daerah secara lebih modern dan profesional.
Kastomo berharap perubahan perda tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sekaligus mendukung peningkatan pembangunan di Kabupaten Pati.
(ADV)
