PATI, suarakabar.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Pati, Eko Kuswanto, mengapresiasi keputusan Kepala Desa Gadu, Kecamatan Gunungwungkal, yang akhirnya mencabut laporan pengaduan terhadap belasan warganya di Polsek Gunungwungkal.
Pencabutan laporan yang dilakukan pada Jumat (6/11/2026) tersebut dinilai menjadi momentum untuk mengakhiri polemik antara pemerintah desa dan masyarakat. DPRD berharap persoalan yang sempat memicu ketegangan itu tidak kembali berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Eko Kuswanto mengatakan, pencabutan laporan tersebut sebelumnya memang telah disampaikan secara lisan oleh kepala desa ketika berlangsung musyawarah bersama masyarakat.
Menurutnya, komitmen tersebut akhirnya direalisasikan dengan kedatangan kepala desa ke Polsek Gunungwungkal untuk menarik laporan pengaduan yang sebelumnya dibuat.
“Saat musyawarah, Kepala Desa sudah menyampaikan secara lisan kepada masyarakat akan mencabut laporan,” ujarnya.
Eko berharap, setelah laporan resmi dicabut, seluruh pihak dapat menahan diri dan kembali membangun komunikasi yang baik. Ia juga meminta agar persoalan yang muncul di tengah masyarakat tidak lagi diselesaikan melalui saling melaporkan, melainkan mengutamakan dialog dan musyawarah.
“Kalau hari ini sudah dicabut, semoga ke depan tidak ada masalah lagi,” katanya.
Lebih lanjut, Eko menilai persoalan yang melibatkan belasan warga tersebut perlu menjadi pembelajaran bagi pemerintah desa dalam membangun hubungan dengan masyarakat. Aspirasi warga, menurutnya, perlu mendapatkan ruang komunikasi agar tidak berkembang menjadi kesalahpahaman.
Sebelumnya, belasan warga Desa Gadu dilaporkan ke Polsek Gunungwungkal setelah memasang baliho di lokasi tanah bondo desa yang berada di Desa Sampok. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanyaan warga mengenai kejelasan status dan kabar rencana penjualan tanah desa.
Dengan dicabutnya laporan tersebut, DPRD berharap persoalan dapat kembali ditempatkan pada jalur penyelesaian secara kekeluargaan. Namun, kejelasan status tanah bondo desa juga tetap perlu menjadi perhatian agar tidak menyisakan persoalan di kemudian hari.
DPRD mendorong pemerintah desa dan masyarakat mengedepankan keterbukaan informasi serta musyawarah dalam menyelesaikan persoalan aset desa, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tetap terjaga.
(ADV)
