Pati, 21 Maret 2025 – Bupati Pati, Sudewo, memerintahkan Direktur UPT RSUD RAA Soewondo Pati untuk melakukan rasionalisasi atau pengurangan jumlah pegawai non-ASN di rumah sakit tersebut. Langkah ini diambil demi meningkatkan efisiensi dan mempercepat pelayanan prima kepada masyarakat. Saat ini, jumlah pegawai non-ASN di RSUD RAA Soewondo mencapai sekitar 500 orang, padahal menurut Bupati, jumlah yang ideal hanya sekitar 200 orang.
“Karena jumlahnya sangat berlebih, ada sekitar 500-an. Logikanya cukup hanya dengan 200-an,” jelas Sudewo saat diwawancarai via telepon selulernya, Jumat pagi (21/3).
Kebijakan rasionalisasi ini dilakukan sebagai upaya untuk mengefisienkan berbagai pengeluaran rumah sakit. Bupati mengungkapkan bahwa kondisi keuangan RSUD RAA Soewondo saat ini sangat memprihatinkan. Meskipun pegawai non-ASN digaji melalui sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hal tersebut justru membebani keuangan rumah sakit.
“Pendapatan rumah sakit yang minim bahkan berdampak pada pelayanan yang kurang baik. Contohnya, ada 10 ruang operasi yang 7 di antaranya tidak berfungsi karena rusak dan tidak ada dana untuk memperbaikinya,” ujar Sudewo.
Selain masalah ruang operasi, Bupati juga menyoroti kondisi kamar pasien dan ruang tunggu yang pengap karena tidak dipasang AC atau sengaja dimatikan untuk menghemat biaya. Bahkan, pembangunan gedung rawat inap dan poliklinik baru pun terhambat akibat keterbatasan dana.
“Untuk membuat gedung rawat inap dan poliklinik baru pun tidak bisa karena tidak ada uangnya,” tutur Sudewo.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa proses pengurangan pegawai non-ASN akan dilakukan melalui sistem seleksi kompetensi. “Jadi melalui tes/ujian,” tegasnya. Dengan demikian, diharapkan hanya pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang akan tetap bertugas di rumah sakit tersebut.
Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi keuangan RSUD RAA Soewondo sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Pati.
