PATI — Persoalan pendangkalan sungai di Kabupaten Pati mulai mendapat dukungan peralatan yang lebih memadai. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) menambah dua unit excavator baru untuk menunjang kegiatan pengerukan dan normalisasi sungai.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUTR Kabupaten Pati, Widyotomo Kusdiyanto, mengatakan pengadaan dua alat berat tersebut telah masuk dalam APBD 2026 murni. Pemkab Pati mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,29 miliar untuk pembelian kedua excavator.
“Sudah dianggarkan di APBD murni Mas, Rp3,29 miliar untuk dua unit alat excavator,” ujar Widyo.
Tambahan dua unit tersebut membuat DPUTR Pati kini memiliki total enam excavator. Keberadaan alat berat itu dinilai penting karena pengerukan sungai membutuhkan dukungan peralatan yang dapat bergerak sesuai kebutuhan di lapangan.
Widyo menjelaskan, excavator milik DPUTR nantinya digunakan untuk menangani sungai yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Penggunaannya tidak hanya terpusat di satu wilayah, tetapi disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan skala prioritas.
“Semua sungai di Kabupaten Pati Mas, sesuai dengan skala prioritas,” terangnya.
Menurutnya, penentuan lokasi pengerukan perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing sungai. Dengan jumlah alat berat yang bertambah, penanganan sedimentasi diharapkan dapat dilakukan lebih optimal, terutama pada sungai yang mengalami pendangkalan dan berpotensi menghambat aliran air.
Pengadaan tersebut juga menjadi perhatian di tengah munculnya aspirasi masyarakat mengenai normalisasi sungai. Pada akhir Juli 2026, petani asal Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Mohamad Soleh, sempat menagih janji normalisasi Sungai Silugonggo dengan menggunakan alat berat.
Kehadiran dua excavator baru kini memberikan tambahan kapasitas bagi DPUTR dalam menjalankan pekerjaan pengerukan. Namun, pelaksanaan normalisasi tetap akan mengikuti pemetaan kebutuhan serta skala prioritas yang ditetapkan pemerintah daerah.
Dengan total enam unit excavator, DPUTR Pati diharapkan memiliki ruang gerak lebih besar dalam menangani sedimentasi sungai secara bertahap, sekaligus memperkuat upaya menjaga fungsi saluran air di berbagai wilayah Kabupaten Pati.
(ADV)
