PATI — Komisi C DPRD Kabupaten Pati meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) memastikan seluruh proyek infrastruktur tahun anggaran 2026 berjalan sesuai target. Hal itu menjadi salah satu poin yang dibahas dalam rapat koordinasi antara Komisi C dan DPUTR Pati.
Selain mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan, rakor tersebut juga menjadi bagian dari pembahasan awal rancangan APBD Kabupaten Pati 2027. Komisi C ingin memastikan program pembangunan yang direncanakan tahun depan benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran daerah.
Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, mengatakan evaluasi terhadap proyek 2026 diperlukan untuk mengetahui perkembangan pekerjaan sekaligus mengantisipasi persoalan yang berpotensi muncul menjelang akhir tahun anggaran.
“Rakor dengan DPUTR ini selain membahas rancangan APBD 2027, kami juga ingin mengetahui progres kegiatan yang sudah berjalan di 2026. Jangan sampai nanti mendekati akhir tahun masih ada pekerjaan yang belum selesai,” kata Joni.
Dari hasil koordinasi tersebut, DPUTR menyampaikan bahwa kegiatan pembangunan yang telah direncanakan pada 2026 telah berjalan. Namun, dari keseluruhan kegiatan tersebut, proyek yang sudah masuk tahap kontrak memiliki nilai sekitar Rp102 miliar.
Menurut Joni, angka tersebut menunjukkan adanya aktivitas pembangunan infrastruktur yang cukup besar di Kabupaten Pati. Karena itu, besarnya anggaran yang telah dikontrakkan harus dibarengi dengan pengawasan terhadap kualitas maupun penyelesaian pekerjaan.
“Yang sudah berkontrak nilainya sekitar Rp102 miliar. Ini tentu harus kita kawal, karena yang paling penting bukan hanya anggarannya terserap, tetapi hasil pekerjaannya juga harus sesuai dengan perencanaan,” ujarnya.
Komisi C juga memperoleh penjelasan dari DPUTR bahwa perkembangan fisik sejumlah proyek akan mulai terlihat lebih signifikan pada akhir Agustus 2026. Target tersebut menjadi salah satu indikator yang akan diperhatikan DPRD dalam melakukan evaluasi berikutnya.
“DPUTR menyampaikan bahwa akhir Agustus ini pembangunan sudah mulai kelihatan progresnya dan diharapkan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat,” jelas Joni.
Politikus Partai Demokrat itu menambahkan, pembahasan APBD 2027 juga harus mengambil pelajaran dari pelaksanaan program tahun sebelumnya. Menurutnya, perencanaan pembangunan perlu dibuat realistis agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Komisi C, kata Joni, akan terus memantau perkembangan proyek DPUTR, termasuk dengan melihat langsung pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
“Kami akan terus melakukan pengawasan. Harapannya seluruh anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan benar-benar menghasilkan infrastruktur yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” tandasnya.
(ADV)
