PATI – DPRD Kabupaten Pati mendorong agar penyerapan telur untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya melibatkan satu asosiasi peternak, tetapi dapat menjangkau seluruh kelompok peternak unggas yang tersebar di Kabupaten Pati.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Pati dari Fraksi PPP, Muslihan, saat mendampingi Plt Bupati Pati dalam agenda tindak lanjut aksi damai Asosiasi Peternak Unggas Kabupaten Pati. Audiensi tersebut turut menghadirkan Asosiasi Peternak Unggas, mitra SPPG se-Kabupaten Pati, Korcam SPPI MBG Kabupaten Pati, serta Forkopimda Kabupaten Pati.
Muslihan mengatakan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian peternak adalah terkait harga penyerapan telur dalam program MBG. Sebelumnya, harga yang menjadi acuan berada di kisaran Rp24 ribu per kilogram berdasarkan informasi dari Disperindag.
Namun, saat audiensi disampaikan bahwa telah terdapat ketentuan dari pemerintah provinsi yang menetapkan harga penyerapan telur sebesar Rp26 ribu per kilogram.
“Yang semula keluh kesahnya terkait dengan harga telur dari penyerapan di MBG, yang semula kurang lebih Rp24 ribu dari Disperindag, tetapi sudah ada surat yang ditentukan oleh provinsi yaitu Rp26 ribu per kilo,” ujar Muslihan.
Menurutnya, selain persoalan harga, pemerataan penyerapan juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Sebab, Kabupaten Pati memiliki banyak komunitas dan kelompok peternak unggas yang berada di berbagai wilayah.
Muslihan menyebut sejumlah kelompok peternak di daerah yang berdekatan dengan SPPG bahkan telah memiliki koperasi yang bergerak dalam penyerapan telur. Karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi agar keberadaan kelompok-kelompok tersebut juga dapat terakomodasi.
“Harapan kami penyerapan ini tidak hanya di satu asosiasi. Di Pati ini banyak peternak komunitas yang berada di masing-masing daerah. Di daerah yang dekat dengan SPPG sudah ada koperasi yang membidangi penyerapan telur,” jelasnya.
Ia meminta asosiasi peternak yang mengikuti audiensi juga membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok peternak di masing-masing wilayah. Langkah tersebut dinilai penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses penyerapan telur untuk kebutuhan MBG.
“Harapan kami asosiasi ini juga berkomunikasi dengan beberapa kelompok yang ada di daerah masing-masing, supaya tidak terjadi miskomunikasi bahwa yang datang hanya satu asosiasi, tetapi komunitasnya banyak yang tidak terserap,” katanya.
Muslihan menegaskan, DPRD Pati berharap seluruh produksi telur dari peternak lokal dapat terserap secara optimal melalui program MBG. Dengan demikian, kebutuhan telur SPPG dapat dipenuhi dari peternak yang ada di Kabupaten Pati terlebih dahulu.
“Harapan kami sekabupaten ini terserap semuanya, supaya nanti tidak menyerap dari luar daerah Kabupaten Pati,” pungkasnya.
(ADV)
