PATI, suarakabar.co.id – DPRD Kabupaten Pati kembali menyoroti lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program SPPG saat rapat kerja gabungan Komisi B dan Komisi D bersama OPD terkait. Evaluasi tersebut mencuat setelah dewan menilai pengawasan teknis di lapangan masih belum berjalan optimal.
Dalam rapat tersebut, anggota dewan menegaskan bahwa minimnya kontrol dari dinas terkait berimplikasi langsung pada kualitas layanan yang diterima masyarakat. Padahal, program SPPG memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan aman.
Perhatian khusus juga diberikan pada kasus keracunan yang sempat terjadi. DPRD menilai insiden tersebut menjadi indikator adanya celah dalam sistem pengawasan yang harus segera dibenahi.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluya, menegaskan bahwa perbaikan sistem pengawasan tidak bisa ditunda. Ia meminta seluruh pihak terkait segera melakukan langkah evaluasi secara menyeluruh.
“Kami meminta ada evaluasi total, mulai dari proses pengadaan, distribusi, hingga pengolahan di lapangan. Pengawasan harus diperketat dan dilakukan secara berlapis agar tidak ada lagi kejadian yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa aspek keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan program.
“Jangan sampai program yang tujuannya baik justru menimbulkan risiko bagi masyarakat. Standar keamanan dan kelayakan harus dipastikan terpenuhi,” tambahnya.
Selain itu, DPRD mendorong adanya peningkatan koordinasi antar-OPD agar pengawasan berjalan lebih efektif dan tidak terfragmentasi.
“Kami ingin ada sinergi yang kuat antar dinas, sehingga pengawasan tidak berjalan sendiri-sendiri. Harus ada sistem yang terintegrasi,” tegas Teguh.
DPRD Kabupaten Pati berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem pengawasan SPPG, guna menjamin keamanan, kualitas, dan kelayakan layanan bagi masyarakat secara berkelanjutan.
(ADV)
