PATI – Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati turut menyoroti masih adanya penahanan ijazah siswa oleh sejumlah sekolah akibat tunggakan iuran. Persoalan tersebut dinilai perlu segera disikapi agar tidak merugikan masa depan para siswa.
Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Yoga Dermawan, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Ia menilai, penahanan ijazah dapat berdampak serius terhadap kelanjutan pendidikan maupun peluang kerja siswa.
“Sudah lama nilainya bagus-bagus, kasihan kalau sampai masa depan mereka terhambat hanya karena persoalan iuran,” ujarnya.
Menurut Yoga, ijazah merupakan hak siswa setelah menyelesaikan kewajiban akademik. Oleh karena itu, pihak sekolah diharapkan dapat mencari solusi yang lebih bijak tanpa mengorbankan hak dasar peserta didik.
Ia juga mendorong adanya komunikasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah untuk mencari jalan tengah, sehingga persoalan administrasi tidak menjadi penghalang bagi siswa dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
“Kita ingin ada solusi yang manusiawi. Jangan sampai anak-anak yang sudah berprestasi justru terhambat karena faktor ekonomi. Pendidikan adalah hak mereka,” tegasnya.
Komisi D DPRD Pati, lanjut Yoga, akan terus mengawal persoalan tersebut agar tidak terjadi lagi praktik penahanan ijazah yang dapat merugikan siswa dan mencederai semangat pemerataan pendidikan di Kabupaten Pati.
(ADV)
