PATI, suarakabar.co.id – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Pati, Yetu Kristianti, menyoroti rapat dadakan yang digelar di rumah pribadi Bupati Sudewo di Desa Slungkep. Rapat tersebut diketahui membahas kenaikan target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara signifikan.
Yetu, legislator dari Fraksi Gerindra, menilai prosedur rapat tersebut janggal, terutama terkait tata kelola administrasi undangan rapat.
“Kalau di DMPTSP itu menurut saya kurang pas ya, karena yang berkompetensi dalam hal tertentu harusnya di dalam surat-suratnya itu sendiri BPKAD,” ujarnya dalam rapat pansus.
Dalam rapat yang digelar di kediaman Bupati Sudewo itu, muncul target baru penerimaan PBB-P2. Angka yang semula dipatok sebesar Rp29 miliar melonjak drastis menjadi Rp90 miliar atau naik hingga 205 persen. Hal itu turut dibenarkan Sukardi, perwakilan BPKAD.
“Rapat itu dilaksanakan di kediaman Bupati. Dari sana keluar target PBB-P2 Rp90 miliar. Kami di BPKAD hanya memfasilitasi sesuai arahan,” jelasnya.
Yetu menegaskan bahwa rapat semacam itu secara hukum dinilai tidak sah, meski faktanya tetap dijalankan.
“Kalau itu menurut saya kan rapat dadakan, ya mas ya. Jadi secara hukum memang tidak sah, tapi itu memang sudah dilakukan,” tegasnya.
(ADV)
