PATI – Persoalan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Pati dinilai membutuhkan penanganan yang tidak hanya bersifat sementara. Di tengah rencana Pemerintah Kabupaten Pati meningkatkan distribusi air bersih hingga 48 tangki per hari, DPRD Pati mendorong adanya solusi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap pengiriman air setiap musim kemarau.
Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan, distribusi air bersih memang menjadi langkah penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ketika sumber air mulai sulit didapat. Namun, pola tersebut tidak semestinya menjadi satu-satunya solusi yang dilakukan setiap tahun.
“Dropping air memang penting, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat kondisi darurat. Tetapi jangan sampai setiap tahun solusinya hanya mengirim tangki. Harus ada upaya untuk menyediakan sumber air yang permanen,” ujar Ali.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki peta wilayah yang rawan kekeringan. Data tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan pembangunan infrastruktur air di masing-masing daerah.
Wilayah yang selama bertahun-tahun mengalami kesulitan air, kata dia, seharusnya mendapat prioritas untuk dicarikan sumber air alternatif.
“Harus dipetakan daerah mana saja yang setiap tahun mengalami kekeringan. Dari situ baru kita tentukan kebutuhan infrastrukturnya. Kalau memang memungkinkan dibuat sumur bor, ya dibuat sumur bor. Kalau ada sumber air lain yang bisa dimanfaatkan, itu juga harus dikaji,” jelasnya.
Ali menilai langkah Pemkab Pati yang mulai mencari sumber air lebih dekat dengan desa terdampak merupakan arah kebijakan yang tepat. Keberadaan sumber air di sekitar permukiman akan membuat penanganan lebih efisien sekaligus mengurangi biaya distribusi menggunakan armada tangki.
Ia juga mengingatkan agar pencarian sumber air tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan rumah tangga. Ketersediaan air untuk sektor pertanian perlu menjadi bagian dari perencanaan, mengingat kekeringan juga berpotensi mengganggu produktivitas lahan persawahan.
“Jangan hanya melihat kebutuhan air untuk minum dan kebutuhan rumah tangga. Pertanian juga harus diperhatikan. Kalau sumber air bisa sekaligus mendukung irigasi, tentu manfaatnya akan jauh lebih besar bagi masyarakat,” katanya.
Ketua DPRD Pati tersebut mendorong agar rencana pemetaan menggunakan teknologi geolistrik tidak berhenti pada tahap kajian. Jika titik sumber air yang potensial sudah ditemukan, pemerintah perlu segera menindaklanjutinya melalui perencanaan dan penganggaran.
Menurut Ali, anggaran penanganan kekeringan semestinya tidak seluruhnya habis untuk respons darurat. Sebagian perlu diarahkan untuk membangun infrastruktur yang dapat mengurangi persoalan serupa pada tahun-tahun berikutnya.
“Kalau setiap tahun kita mengeluarkan anggaran untuk dropping air, tentu akan terus berulang. Lebih baik secara bertahap kita bangun sumber-sumber air di daerah yang memang menjadi langganan kekeringan,” tuturnya.
DPRD Pati, lanjut Ali, siap mengawal kebijakan tersebut melalui pembahasan program dan anggaran bersama pemerintah daerah. Terlebih, kebutuhan air merupakan persoalan dasar masyarakat yang harus mendapat perhatian serius.
Ia berharap sinergi antara Pemkab Pati, BPBD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta instansi pengelola sumber daya air dapat diperkuat. Dengan perencanaan yang matang, penanganan kekeringan diharapkan tidak lagi hanya bergerak ketika bencana terjadi, tetapi sudah disiapkan jauh sebelumnya.
“Yang paling penting bagaimana masyarakat tidak terus-menerus mengalami kesulitan air setiap musim kemarau. Jadi penanganannya harus mulai bergeser dari sekadar tanggap darurat menuju penyediaan sumber air yang berkelanjutan,” pungkas Ali.
(ADV)
