PATI, suarakabar.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, menyayangkan dugaan tidak dijalankannya kewajiban mengajar oleh Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pati, Tri Manto, di sekolah induknya, SDN Giling 02, Kecamatan Gunungwungkal.
Tri Manto diduga tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar selama lebih dari tiga bulan. Bahkan, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan Muslihan, terdapat dugaan bahwa yang bersangkutan tidak mengisi daftar kehadiran sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga sembilan bulan.
Muslihan yang merupakan anggota DPRD Pati dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati tidak tinggal diam. Ia mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melakukan evaluasi dan mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ini sebenarnya ranah Komisi D, tetapi saya sebagai anggota DPRD berharap ada tindakan sesuai mekanisme yang ada. Kami mencoba melakukan crosscheck, bahkan sampai sembilan bulan tidak mengisi daftar kehadiran sebagai guru ASN,” ungkap Muslihan, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut tanggung jawab seorang tenaga pendidik yang seharusnya menjadi teladan bagi lingkungan sekolah maupun masyarakat.
Ia menilai, apabila seorang ASN tidak dapat menjalankan tugas karena alasan tertentu, seharusnya disertai izin dan keterangan yang jelas. Namun, ketidakhadiran dalam waktu berbulan-bulan dinilai sudah melampaui batas kewajaran.
“Ini sudah melampaui batas. Dalam aturan, kalau lebih dari tiga bulan tentu ada tindakan tegas dalam arti evaluasi. Nanti BKPSDM dan OPD terkait harus menyikapi sesuai mekanisme yang ada. Kami menyayangkan karena PGRI itu panutan terdepan, sehingga tidak pantas kalau tidak hadir berbulan-bulan,” tegasnya.
Tak hanya meminta evaluasi dari pemerintah daerah, Muslihan juga menyoroti posisi Tri Manto sebagai Ketua PGRI Kabupaten Pati. Menurutnya, organisasi profesi guru tersebut harus menjaga integritas dan memberikan contoh yang baik kepada seluruh anggotanya.
Ia bahkan menyarankan agar kepengurusan PGRI Kabupaten Pati mempertimbangkan pergantian ketua apabila dugaan pelanggaran tanggung jawab tersebut terbukti.
“Di dalam mekanisme, manakala berturut-turut tanpa sebab dan nonaktif berbulan-bulan, bisa menghadirkan Munaslub. Harus ada paripurna di kepengurusan PGRI itu sendiri, karena ada tanda tanya besar,” ujarnya.
Muslihan menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi D DPRD Kabupaten Pati untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan legislatif.
Terlebih, ia mengaku menerima banyak keluhan dari sejumlah pihak di lingkungan kerja Tri Manto terkait persoalan tersebut.
“Pengawasan nanti ada di Komisi D. Bawahannya banyak yang mengeluh,” pungkasnya.
(ADV)
