PATI, suarakabar.co.id – Dugaan ketidakdisiplinan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pendidikan Kabupaten Pati menjadi perhatian. Kali ini, seorang guru SDN Giling 02, Kecamatan Gunungwungkal, Tri Manto, yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pati periode 2025–2030, diduga tidak melakukan absensi selama tiga bulan, yakni April, Mei, dan Juni 2026.
Temuan tersebut terungkap setelah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pati melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SDN Giling 02 pada 21 Oktober 2026.
Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati, Arief Dwiadinugroho, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima tembusan hasil sidak BKPSDM tersebut.
Saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/11/2026), Arief menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ditemukan ketidakterisian absensi, baik melalui sistem presensi online maupun pencatatan manual.
“Secara presensi online memang tidak ada, ditambah dengan presensi manual. BKPSDM saat datang ke sekolah menemukan beberapa guru, dan ternyata ada salah satu guru yang tidak melaksanakan absensi secara manual,” jelasnya.
Arief menyebut, berdasarkan data yang ditemukan, kolom absensi pada April, Mei, dan Juni 2026 tidak terisi.
Setelah temuan tersebut, Disdikbud bersama pihak terkait melakukan klarifikasi pada Jumat, 6 November 2026. Dalam proses tersebut, yang bersangkutan disebut memberikan pengakuan bahwa tidak melakukan presensi secara online maupun manual pada periode tersebut.
“Memang pada saat itu tidak melakukan presensi secara online, kemudian secara manual juga tidak melaksanakan presensi,” ungkap Arief.
Perkembangan terbaru, pada Rabu (11/11/2026), Tri Manto juga telah menjalani pemeriksaan oleh Disdikbud Kabupaten Pati untuk dimintai keterangan terkait dugaan tidak terisinya presensi selama tiga bulan tersebut.
Namun, hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan belum dapat disampaikan kepada media. Disdikbud masih melakukan pendalaman terhadap keterangan yang diberikan untuk memastikan duduk perkara dugaan pelanggaran disiplin tersebut.
Arief menegaskan, sebagai ASN, setiap pegawai wajib mematuhi ketentuan disiplin yang berlaku. Ia juga merujuk Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yang mengatur pemanggilan secara tertulis terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin untuk menjalani pemeriksaan oleh atasan langsung.
“Kami dari Disdik saat ini menunggu hasil pemeriksaan dari sekolah. Kalau memang bisa menunjukkan dokumen-dokumen, nanti akan kami cek juga,” katanya.
Terkait hak keuangan, Arief menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang diketahuinya, pembayaran gaji masih berjalan melalui mekanisme administrasi yang ada. Namun, ia tidak menyampaikan secara rinci apakah terdapat konsekuensi pembayaran gaji terhadap dugaan ketidakhadiran tersebut.
Kasus ini masih dalam proses pemeriksaan. Kepastian mengenai alasan tidak terisinya absensi selama tiga bulan, termasuk apakah yang bersangkutan tetap menjalankan tugas mengajar pada periode tersebut, masih menunggu hasil pemeriksaan dan klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait.
